3.036 PPPK Paruh Waktu di Balangan Terima SK Pengangkatan
Balangan – Sebanyak 3.036 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu formasi tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan menandatangani perjanjian kerja.
Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Jumat (31/10/2025).
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Balangan, H. Abdul Hadi, disaksikan Penjabat Sekretaris Daerah Sufriannor serta sejumlah pejabat perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyebut kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan implementasi program pemerintah pusat yang dirancang agar pelayanan publik di daerah tetap optimal dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Program PPPK Paruh Waktu ini solusi agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik tanpa membebani keuangan daerah,” ujarnya.
Bupati menilai kehadiran PPPK Paruh Waktu menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis pemerintahan.
“Kualitas pelayanan publik tidak akan meningkat tanpa dukungan tenaga profesional yang berdedikasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, masa kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan selama satu tahun kontrak. Kinerja para pegawai akan dievaluasi berdasarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan capaian kerja sebagai bahan pertimbangan menuju pengangkatan PPPK Penuh Waktu.
“Tunjukkan kinerja dan kontribusi terbaik jika ingin menjadi PPPK penuh waktu,” pesannya.
Abdul Hadi juga mengingatkan agar para pegawai menjadikan pelantikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme dan loyalitas dalam melayani masyarakat.
“Selamat kepada seluruh penerima SK. Jadikan momentum ini sebagai semangat baru untuk terus mengabdi demi Balangan yang lebih maju,” tutupnya.
Kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Ribuan peserta mengikuti prosesi hingga akhir acara. Pemerintah Kabupaten Balangan berharap kehadiran PPPK Paruh Waktu dapat memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
