Bongkar Korupsi RSUD Koltim, KPK Periksa Direktur Fasyankes hingga Komisaris PT Rancang Bangun Mandiri
KPK Dalami Pergeseran Anggaran Era Gubernur Riau Abdul Wahid
Propam Polda Kalsel dan TNI Perkuat Sinergi Pengamanan Akhir Tahun dan Haul ke-21 Guru Sekumpul
Miliki Laboratorium Forensik, Polda Kalsel Butuhkan Sarjana Kimia
Sosialisasi KUHP Baru, APH Kabupaten Banjar Satukan Persepsi Penanganan Perkara Narkotika
Bongkar Korupsi RSUD Koltim, KPK Periksa Direktur Fasyankes hingga Komisaris PT Rancang Bangun Mandiri
KPK Dalami Pergeseran Anggaran Era Gubernur Riau Abdul Wahid
Propam Polda Kalsel dan TNI Perkuat Sinergi Pengamanan Akhir Tahun dan Haul ke-21 Guru Sekumpul
Miliki Laboratorium Forensik, Polda Kalsel Butuhkan Sarjana Kimia
Sosialisasi KUHP Baru, APH Kabupaten Banjar Satukan Persepsi Penanganan Perkara Narkotika
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Ghotama Airlangga dan tiga saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi berupa suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim), Jumat (5/12/12025). Tiga saksi lainnya itu adalah Katimker Fasyankes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami pergeseran anggaran di era Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal itu dilakukan dengan memeiksa Penjabat Sekretaris Daerah Riau M. Taufiq Oesman Hamid, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Riau Yan Dharmadi. Kemudian terhadap mantan Pj Sekda Riau M. Job Kurniawan,
Setelah di Bareskrim Polri, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) soal kasus dugaan dugaan penyelewengan atau penggelapan aset sitaan yang disebut terkait tindak pidana korupsi, Kamis (4/12/2025). Aduan tersebut diajukan Linda Susanti bersama kuasa hukumnya Deolipa Yumara. Mereka telah
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menghadiri sidang perdana sidang peraperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/12/2025) besok. Praperadilan itu sebelumnya dilayangkan MAKI sebab KPK tak kunjung memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah tahun anggaran 2015. Kasus ini terkait dugaan korupsi pada proyek peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di
Mantan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Junaedi, dan mantan Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Ardi Praptono, kini berurusan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya menyandang status sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang atau jasa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Arief Rinaldi untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi peningkatan jalan proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah pada Kamis (4/12/2025). Arief Rinaldi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kabar teranyar dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Bahwa KPK menemukan sejumlah lahan yang menjadi objek rasuah ini. “Tanah ini posisinya tentu ada di beberapa tempat, gitu, bukan hanya di satu tempat saja,
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) pada Kamis (4/12/2025) besok. Tak lain, adalah AKBP Rossa Purbo Bekti yang juga sebagai penyidik di kasus dugaan korupsi yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) membantah dugaan keterlibatannya atau menikamati uang korupsi iklan Bank BJB periode 2021–2023. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidikan kasus ini berjalan berdasarkan bukti. “Silakan saja. Itu kan pendapat
