Eks Kapolda Kalsel Pak Winarto Raih Jenderal Bintang 3
Bawa 50 Gram Sabu, Terdakwa Gusti Taupik Rahman Dituntut 8 Tahun Penjara
Bank Kalsel dan Pemkab Balangan Tandatangani Kerja Sama Program Pesantren Preneur
4 Tersangka Perintangan Tiga Penyidikan akan Disidang
Balangan Tuan Rumah Pertikarada Kalimantan Selatan ke-12
Eks Kapolda Kalsel Pak Winarto Raih Jenderal Bintang 3
Bawa 50 Gram Sabu, Terdakwa Gusti Taupik Rahman Dituntut 8 Tahun Penjara
Bank Kalsel dan Pemkab Balangan Tandatangani Kerja Sama Program Pesantren Preneur
4 Tersangka Perintangan Tiga Penyidikan akan Disidang
Balangan Tuan Rumah Pertikarada Kalimantan Selatan ke-12
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 18,5 triliun. Tambahan anggaran itu untuk memenuhi sejumlah program Kejagung pada 2026. Usulan itu disampaikan Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Narendra Jatna dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung parlemen, Senayan,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan seluruhnya permohonan Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025 yang menguji norma Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Syarifah Hayana, S.H., seorang tokoh perempuan dan Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan, resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb, yang menyatakan dirinya bersalah karena diduga melanggar Pasal 187D jo. Pasal 128 huruf k Undang-Undang Pemilukada. Vonis ini dijatuhkan meski
Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Banjarbaru yang telah menunjukkan kedewasaan demokrasi selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terpilih. Namun di balik pesta demokrasi itu, kita tidak menutup mata terhadap kenyataan
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas uji materi Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, pada Rabu, 18 Juni 2025. Uji materi terhadap pasal karet itu dimohonkan oleh Syarifah Hayana, Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel). Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan
Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru akan membacakan putusan atas perkara terdakwa Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel), Syarifah Hayana, pada pukul 15.00 WITA, Selasa, 17 Juni 2025. “Penjatuhan putusan oleh majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Pukul
Banjarbaru- Tim Kuasa Hukum Terdakwa Syarifah Hayana, S.H. binti Said Muhammad Alaydrus membacakan Nota Pembelaan (Pleidoi) atas dakwaan dan tuntutan dalam Perkara Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Dalam nota pembelaan tersebut, Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari 22 advokat dan konsultan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru terpilih, pada rapat pleno terbuka, di Banjarbaru, Rabu malam (28/5/2025). Penetapan ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan
Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dua gugatan PHPU PSU Pilkada Banjarbaru untuk dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sidang pleno pengucapan putusan ini digelar pada Senin (26/5/2025). Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan atas dugaan gugatan PHPU Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Atas dugaan gugatan
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dua PHPU PSU Pilkada Banjarbaru pada Senin, 26 Mei 2025. Sidang putusan ini menentukan apakah lanjut ke pembuktian atau tidak. Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), Akhmad Husaini, meyakini bahwa MK menolak
