Wabup Batola: Kita Berkoordinasi Dukung Program Pemerintah Pusat untuk Indonesia Emas
Dua Kecelakaan Kapal, Kondisi Cuaca Masih Ekstrem dan Dinamis
Barito Putra Teken Kontrak dengan Pemain Anyar, M Hargianto
Ratusan Pesilat Rebutkan Piala Bergilir Ketua Umum IPSI
MK Kabulkan Gugatan Pasal Karet UU Pemilukada, Kriminalisasi Ketua LPRI Kalsel Disorot
Wabup Batola: Kita Berkoordinasi Dukung Program Pemerintah Pusat untuk Indonesia Emas
Dua Kecelakaan Kapal, Kondisi Cuaca Masih Ekstrem dan Dinamis
Barito Putra Teken Kontrak dengan Pemain Anyar, M Hargianto
Ratusan Pesilat Rebutkan Piala Bergilir Ketua Umum IPSI
MK Kabulkan Gugatan Pasal Karet UU Pemilukada, Kriminalisasi Ketua LPRI Kalsel Disorot
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus rasuah dalam pengadaan mesin EDC di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pihak terkait mengondisikan proses pengadaan barang dan jasa. “Secara garis besar dalam pengadaan tersebut diduga ada pengondisian-pengondisian dalam proses pengadaan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi inisial dari 13 orang yang dicekal terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di bank pemerintah pada tahun 2020–2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa inisial 13 orang yang dicegah ke luar negeri terkait kasus tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) usai yang bersangkutan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. “Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD di Lapas Sukamiskin,” ujar
Sejumlah karangan bunga terlihat disejumlah ruas jalan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Ginting dan empat orang lainnya. Pantauan Tempo, Senin 30 Juni
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatra Utara dinilai bukan hal yang mengejutkan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyebut proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk
KPK menetapkan lima dari enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting (TOP). “Menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu satu TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya tengah berupaya untuk tetap memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta. Ia menyebut panggilan kedua untuk Filianingsih merupakan kewajiban yang harus dilakukan penyidik dalam mengusut dugaan korupsi dana program sosial BI dan Otoritas Jasa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara (Sumut). “KPK telah mengamankan sejumlah enam orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK Budi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangkap (OTT) terhadap penyelenggara negara di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 27 Juni 2025. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa KPK melakukan OTT di Medan pada hari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah senilai Rp1,3 miliar di Surabaya, Jawa Timur, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022. “Pada Kamis (26/6), disita satu rumah yang berlokasi di Surabaya
