4 Tersangka Kasus Korupsi Dinas PUPR Kalsel Segera Disidangkan
Babak baru Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera dimulai.
Dimana Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin telah mengeluarkan jadwal persidangan terhadap 4 tersangka, yakni Ahmad Solhan (Kepala Dinas PUPR), Yulianti Erlynah (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR), Agustya Febry Andrean (plt Kabag Rumah Tangga Gubernur) dan Ahmad (Pengurus Ponpes Rumah Tahfiz Darussalam).
Melihat data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Banjarmasin, sidang perdana agenda pembacaan dakwaan digelar pada Kamis 27 Februari 2025. Berkas perkara para tersangka itu telah dilimpahkan KPK ke PN Banjarmasin pada Jumat 14 Februari lalu.
Namun hingga sekarang di SIPP PN Banjarmasin baru ada tiga tersangka yang telah teregistrasi. Mereka adalah Ahmad Solhan dengan nomor perkara 8/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bjm. Yulianti Erlinah dengan nomor perkara 9/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bjm, dan Ahmad dengan nomor perkara 10/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bjm. Sementara Agustya Febry Andrean belum terlihat.
Menghadapi persidangan ini KPK memasang delapan JPU, mereka adalah Handoko Alfiantoro, Ihsan, Dame Maria Silaban, Handry Sulistiawan, Richard Marpaung, Meyer Volmar Simanjuntak, Erlangga Jayanegara, dan Muhammad Hadi. Mereka adalah JPU yang sebelumnya menangani perkara terdakwa Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi selaku pemberi suap dalam kasus korupsi ini.
Masih dari data SIPP PN Banjarmasin, turut dimunculkan sederet barang bukti yang telah disiapkan jaksa KPK untuk dihadirkan di persidangan. Yakni
dua buku tabungan Bank Mandiri No Rek: 031-00-6552222-2 atas nama ANDI SUSANTO. Dua buku tabungan Bank BTN Bisnis No Rek: 00174-01-88-000021-3 atas nama ANDI SUSANTO.
Satu buku tabungan Bank Syariah Indonesia No Rek: 2222266885 atas nama ANDI SUSANTO. satu buah buku agenda berwarna hitam dengan tulisan “DIT. BINA OP DITJEN SDA PUPR”. satu buah buku kwitansi merk paperline berwarna hijau.
Satu bundel dokumen dengan judul “RENCANA USULAN PAKET TENDER DINI BIDANG CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2024, Update 26 Maret 2024”. satu bundle dokumen dengan judul “BINTEK”. satu bundel dokumen dengan judul “REKAPITULASI”.
Satu bundle dokumen dengan judul “RENCANA USULAN PAKET TENDER DINI BIDANG CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2024”. Satu bundle dokumen sertipikat tanah Hak Milik Nomor 01370 atas nama BADARIAH. Dan satu buah buku agenda berwarna putih bertuliskan “Mandiri Syariah”.
Tak hanya itu, dari data tersebut juga dimunculkan barang bukti berupa dua lembar post it berwarna kuning bertuliskan “Logistik Paman: 200 juta, Logistik Terdahulu: 100 juta, logistik BPK: 0,5 persen.
Satu lembar catatan bertuliskan “CV. Rose Bersaudara”. satu lembar catatan bertuliskan “Kajian Evaluasi Keberfungsian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kab/Kota di Prov. Kalsel”. satu bundle dokumen bertuliskan “MURNI CIPTAKARYA PENATAAN BANGUNAN”.
Lalu satu lembar dengan judul bertuliskan tangan “Rekap Pengeluaran Dana Kampanye”. satu buah buku cek bank kalsel cabang martapura nomor akun 3203079671° seri no. CC 013801 s.d CC 013825 CV. Bangun Banua dan satu buah buku cek bank kalsel cabang martapura nomor akun 3204095492 seri no. CC.
“Untuk barang bukti seperti apa yang ada dalam berkas perkara,” ucap JPU KPK Erlangga Jayanegara, Kamis *20/2/2025).
Ke enam tersangka itu terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 6 Oktober 2024 lalu terkait penerimaan suap Rp1 miliar dari tiga proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalsel.
Tiga proyek tersebut yakin Pembangunan kolam renang senilai Rp 9 miliar dan lapangan sepak bola senilai Rp 23 miliar di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dan samsat terpadu senilai Rp 22 miliar. Mereka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
