450 Hektare Kawasan Kumuh di Banjarmasin Akan Di Tata
BANJARMASIN – Pemerintah Kota
(Pemko) Banjarmasin akan fokus lakukan Penataan terhadap 450 hektare kawasan kumuh
di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2023 ini penataan kawasan kumuh akan dilakukan di
lima kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin.
Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra di
Banjarmasin, Senin, menyampaikan, program pengentasan kawasan kumuh tetap jadi
prioritas pemerintah kota pada tahun ini.
Menurut
dia, sesuai surat ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin
tahun 2022–2026 luasan kawasan kumuh yang harus ditangani sebanyak 450
hektare.
Penataan
kawasan kumuh tahun ini, ungkap dia, tetap kolaborasi dengan pemerintah
provinsi dan pusat, salah satunya melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).
Untuk
pemerintah kota melalui instansinya, ungkap Chandra, mengkhususkan penanganan
infrastruktur jembatan titian atau jembatan jalan penghubung rumah-rumah warga
yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua di daerah pinggiran
sungai dan lahan rawa.
Menurut
dia, untuk program ini pemerintah kota menganggarkan Rp9 miliar untuk beberapa
paket perbaikan dan rehabilitasi jembatan titian.
Diantaranya,
ungkap dia, di daerah Mantuil Banjarmasin Selatan, Murung Selong Banjarmasin
Timur, Sungai Lulut Banjarmasin Timur dan Alalak Banjarmasin Utara.
“Karena
keberadaan jembatan titian ini sangat banyak di kota ini, hingga penanganannya
skala prioritas, khususnya wilayah yang sudah ditetapkan SK kawasan
kumuh,” ujarnya.
Dia pun
mengungkapkan progres penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin sejak lima
tahun sebelumnya, yakni, 2017–2021 ditetapkan sekitar 350 hektare, tertangani
sekitar 320 hektare.
Menurut
dia, SK terbaru penataan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin dengan dimasukkannya
bekas daerah industri sebagai kawasan kumuh baru pada tahun 2022 hingga 2026,
sudah berkurang sekitar 35 hektare.
“Di
tahun 2023 ini kita lanjutkan lagi dengan target puluhan hektare lagi,”
ujarnya.
Penanganan
kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, kata Chandra, kolaborasi dengan pemerintah
provinsi dan pusat bahkan juga bantuan dana CSR dari swasta, diantaranya untuk
perbaikan rumah warga, infrastruktur jalan, sanitasi dan pemenuhan air bersih.
“Jadi
bergerak bersama di sana, hingga tidak ada lagi kesan kawasan kumuh di sana,
layak di tinggali warga,” pungkasnya.
(Ant- Red)
