Ketua LSM Kaki Kalsel: Sistem E-Katalog Pemerintah Diduga Terkontaminasi Korupsi
BANJARMASIN, KAKINEWS.ID – Pemerintah telah menetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tujuan mengelola sistem pengadaan. LKPP diberi mandat untuk mempromosikan peningkatan belanja pemerintah melalui platform daring dan memberikan prioritas kepada produk barang dalam negeri.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan skema elektronik sejak tahun 2012, bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Namun, menyoroti hal ini, Ketua LSM Kaki Kalsel Akhmad Husaini, mengangkat isu serius terkait dugaan korupsi yang bisa saja melibatkan proyek pemerintah melalui sistem e-katalog.
Menurut Husaini, ada indikasi kuat bahwa beberapa proyek pemerintah dalam sistem e-katalog telah tercemar oleh praktik korupsi.
” Ada beberapa laporan yang masuk kepada kami bahwa, beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan diarahkan untuk e-katalog, memang hal itu bagus, namun faktok “like and dislike” bisa mempengaruhi penilaian, transparansinya kurang, kita tidak tahu kandidatnya siapa, dinilai berdasarkan apa, tiba-tiba sudah ada pemenangnya.” Ujarnya saat ditemui di Kantor LSM Kaki Kalsel, Sabtu ( 24/02/24 ).
Menurutnya sistem e-katalog kurang transparansi, tidak seperti sistem yang diterapkan oleh LPSE.
” Kurangnya transpransi itulah yang bisa saja ada kemungkinan muncul “cash back” kepada para oknum yang mempunyai wewenang untuk memutuskan, metodenya memang menggunakan e-katalog, tapi kemungkinan – kemungkinan muncul “cash back” ini justru tidak bisa dikontrol oleh masyarakat.”
Pernyataan Husaini ini mencuat dalam konteks peningkatan perhatian terhadap upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat dan LSM seperti Kaki Kalsel terus memainkan peran kunci dalam memastikan akuntabilitas dan integritas dalam penggunaan dana publik untuk proyek-proyek pemerintah.
Pentolan LSM Kaki Kalsel yang sudah wara wiri menyuarakan aspirasi hingga ke kantor KPK Pusat ini menyoroti kebutuhan untuk penyelidikan menyeluruh guna membongkar praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
LSM Kaki Kalsel mendesak pihak berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengambil tindakan dan menyelidiki proyek-proyek tertentu yang menjadi sorotan. Husaini juga menekankan pentingnya meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.(drs)
