Pemprov Kalsel Tingkatkan Transparansi Publik dengan Kenaikan IKIP Signifikan
BANJARBARU, KAKINEWS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berhasil meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan kenaikan signifikan sebesar 8,94 poin, dari 72,27 poin pada kategori sedang menjadi 81,21 poin yang masuk dalam kategori baik. Pencapaian ini membawa Kalsel ke dalam kelompok “Daerah Informatif”, setelah sebelumnya pada 2023 hanya dikategorikan sebagai daerah yang menuju informatif.
Baca juga : Strategi Pemprov Kalsel: Pengelolaan Isu dan Branding Pemerintah di Era Digital
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan hasil evaluasi dari 10 Informan Ahli yang ditunjuk oleh Komisi Informasi Pusat. Para ahli ini berasal dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, akademisi, pengusaha, dan praktisi pendidikan, dengan fokus pada tiga dimensi: politik, hukum, dan ekonomi.
“Alhamdulillah, penilaian dari para informan ahli terhadap ketiga dimensi tersebut sangat positif, sehingga nilai IKIP Kalsel meningkat ke kategori baik,” ujar Muslim pada Kamis (17/10/2024).
Peningkatan IKIP ini menunjukkan bahwa iklim keterbukaan informasi publik di Kalsel sudah semakin baik. Muslim juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif semua perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Yang paling menonjol dari kenaikan ini adalah adanya jaminan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik tanpa ada intimidasi atau hambatan dari badan publik,” jelasnya.
Ke depan, Diskominfo Kalsel berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan nilai IKIP. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan menyosialisasikan cara mengakses informasi publik kepada masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Diharapkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan di Kalsel.
“Diskominfo Kalsel juga berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), media, akademisi, dan komunitas lainnya, untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Banua. Kami berharap ada partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam menyebarluaskan informasi publik,” pungkas Muslim.(drs/mckalsel)
