Barito Kuala Dapat Pengawasan dari KPK untuk Jadi Kabupaten Anti Korupsi
MARABAHAN, KAKINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar acara Observasi Calon Percontohan Kabupaten Anti Korupsi, yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Acara ini resmi dibuka oleh Penjabat Bupati Dinansyah, S.Sos., MM, di Aula Selidah pada Senin, 27 Agustus 2024.
Sebagai salah satu kabupaten yang diusulkan untuk menjadi contoh dalam pencegahan korupsi, Dinansyah menyatakan bahwa ini adalah kebanggaan sekaligus tantangan bagi Barito Kuala. Ia mengajak tim dari direktorat pembinaan peran serta masyarakat KPK untuk melakukan observasi terhadap berbagai indikator yang mencerminkan komitmen kabupaten dalam memerangi korupsi.
“Terima kasih atas masukan dan rekomendasi yang nantinya dapat kami terima, sehingga kami dapat meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Barito Kuala,” ungkap Dinansyah.
Dalam laporannya, Dinansyah menjelaskan sejumlah langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi, antara lain:
1. Seleksi dan promosi ASN secara transparan dan bebas dari korupsi.
2. Pemilihan penyedia barang dan jasa secara independen melalui LPSE.
3. Penganggaran pokok pikiran DPRD dengan fakta integritas.
4. Optimalisasi E-Purchasing melalui ECatalog Nasional dan Lokal.
5. Probity Audit oleh Inspektorat pada proyek strategis.
6. Digitalisasi layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik.
7. Kewajiban LHKPN 100% bagi pejabat tinggi dan fungsional.
Dinansyah juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat yang secara rutin mengevaluasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di Barito Kuala. Ia berkomitmen untuk terus melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi, baik melalui saluran MCP maupun menindaklanjuti saran dari KPK.
“Kepada semua kepala SKPD, terutama yang bertanggung jawab atas area MCP KPK, teruslah penuhi persyaratan dan dokumen yang diminta. Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mencegah korupsi,” tambahnya.
