Adaksi Korwil Kalsel Desak Pembayaran Tunjangan Kinerja
Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Korwil Kalimantan Selatan menggelar aksi solidaritas di General Building Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Senin (3/2/2025).
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional ADAKSI Tukin for All, yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (Tukin) bagi seluruh dosen ASN di bawah Kemdikbudristek.
Para peserta menyampaikan pernyataan sikap dan mendukung tuntutan ADAKSI secara nasional, dengan tagar #TukinForAll, #BayarTukinDosenKemdiktisaintek dan #DosenBukanSapiPerah. Aksi ini bertujuan menyoroti pentingnya kesejahteraan dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Koordinator ADAKSI ULM, Juliyatin Putri Utami menyampaikan, tujuannya aksi ini menuntut keadilan agar pemerintah membayarkan tukin yang pernah dijanjikan.
Ketidakadilan ini terjadi karena pemerintah belum membayarkan tukin dosen ASN Kemendiktisaintek, meskipun hak tersebut sudah diatur secara teknis dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020.
“Negara berutang hak tukin dosen selama lima tahun. Semua dosen di kementerian lain sudah menerima tukin sejak 2012, tetapi dosen Kemendiktisaintek tidak,” ujar Juliyatin.
Absennya tukin dosen ASN Kemendiktisaintek selama bertahun-tahun berdampak besar, baik secara profesional maupun pribadi. Akibatnya, banyak dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Selisih gaji kami dengan dosen di kementerian lain bisa mencapai Rp4-14 juta per bulan, dari CPNS hingga menjelang pensiun,” katanya, menegaskan.
Adaksi berharap, pemerintah segera melaksanakan aturan yang telah ada, termasuk merapel tukin sejak 2020 dan memastikan seluruh dosen ASN Kemendiktisaintek menerima tukin secara adil pada 2025. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, wacana mogok mengajar mencuat, meskipun belum menjadi keputusan resmi.
Kendati sudah terbit Kepmendikbudristek Nomor 447/P/2024 pada Oktober 2024, yang seharusnya menjadi dasar pencairan Tukin di Januari 2025. Faktanya anggaran untuk tukin dosen ternyata belum tersedia, karena Pemerintah menyatakan masih menunggu persetujuan anggaran tambahan, termasuk untuk pembayaran tukin sejak 2020.
“Perpres baru yang mengatur tukin juga belum terbit. Ini membuat kami tidak tahu kapan hak kami akan dipenuhi,” ucapnya, mengakhiri.
Diketahui, aksi damai juga digelar di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dari Kalimantan Selatan, sebanyak 15 dosen yang berasal dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), dan Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) akan bergabung dalam aksi ini.
