Ini Prioritas RPJMD dan Renstra Kalsel Tahun 2025-2029
Gubernur Kalimantan Selatan H.Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Adi Santoso, menghadiri dan membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Forum Perangkat Daerah, Senin (03/02/2025) di Banjarmasin.
Dalam sambutannya, Gubernur H Muhidin mengapresiasi kegiatan dalam rangka mendukung penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 ini.
RPJMD dan Renstra dinilai memiliki fungsi strategis bagi pembentukan arah tata kelola pemerintahan ke depan berikut output-output yang diharapkan.
Untuk itu ujar H Muhidin, penyusunan RPJMD dan Renstra membutuhkan kecermatan yang mampu menjawab isu-isu strategis di daerah.
Disampaikan Gubernur, gagasan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu elemen penting bagi penyusunan RPJMD dan Renstra.
Melalui Rakortek dan Forum Perangkat Daerah diinginkan terbentuknya koordinasi yang sistematis dan terpadu yang menghasilkan gagasan dan masukan yang berarti.
Ada beberapa prioritas di Kalsel harus diperhatikan bersama, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketahanan bencana, dan pelayanan publik.
Masing-masing isu memiliki tantangan tersendiri yang harus dijawab melalui langkah-langkah strategis. Hal ini demi membangun Kalsel yang lebih maju dan berdaya saing sebagai gerbang Ibukota Negara (IKN).
Beberapa tahun kedepan, terang Gubernur akan berhadapan dengan permasalahan yang harus dipercepat penanganannya, salah satunya isu stunting, di mana prevalensinya masih harus mengejar target 14 persen.
Kemudian, isu bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, yang membutuhkan mitigasi cepat dan tepat. Dalam hal infrastruktur lanjut keterangan gubernur, ada proyek-proyek pembangunan yang harus segera dirampungkan, demi memperlancar konektivitas antarwilayah dan mendukung arus perjalanan ke IKN di Kaltim. Masih banyak lagi bidang-bidang isu prioritas yang bisa dipertajam dan disusun langkah strategisnya.
Terakhir, Gubernur H Muhidin berharap forum ini dapat menterjemahkan visi misi kepala daerah terpilih dan menghasilkan bahan-bahan yang mendukung dokumen pembangunan daerah yang akan datang.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Kalsel Endri menyebutkan, tidak bisa dipungkiri, masih banyak kendala dalam pelaksanaan tugas-tigas kedinasan, baik secara intern maupun pihak luar.
Karenanya perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota sehingga program yang dijalankan bisa selaras.
Perlu dibahas juga ujar Endri, kajian-kajian yang disiapkan untuk pelayanan kepada investor, seperti aplikasi yang disediakan untuk kemudahan urusan perizinan dan sebagainya.
Rakortek dan Forum Perangkat Daerah tahun 2025 digelar dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Tahun 2025 – 2029.
Kegiatan dihadiri Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalsel Shinta Laksmi Dewi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas, dan diikuti kepala dinas penanamn modal dan pelayanan satu pintu atau yang mewakili dari 13 kabupaten kota se Kalsel.
