BPK RI Perwakilan Kaltara Lakukan Pemeriksaan Awal LKPD Kaltara TA 2022
TANJUNG SELOR,
KN â Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum
mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara
untuk terus melakukan pengawasan, khususnya dalam pengelolaan keuangan
dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan bersinergi bersama
Pemerintah Daerah dalam memberikan masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD)/Biro berkaitan dengan keuangan.
Sehingga dengan adanya poengawasan diharapkan
tidak terjadi masalah dikemudian hari, hal ini diungkapkan H. Zainal A Paliwang
dalam sambutannya saat kedatangan Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Ruben Artia
Lumbantoruan berserta jajarannya dalam rangka Enty Meeting di Ruang Benuanta
Lantai I Kantor Gubernur, Selasa (31/01/2023).
Dalam
sambutannya, Gubernur Zainal A Paliwang minta para kepala OPD/Biro, agar
koorporatif dan proaktif memberikan dokumen atau hal yang dibutuhkan terkait
pemeriksaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai dengan batas
waktu yang ditentukan BPK.
âHarapan saya
selaku Gubernur, dalam pemerikasaan nanti apalagi yang diminta bisa diserahkan.
Karena semakin kita sembunyikan, semakin ketahuan. Apa yang dibutuhkan BPK
supaya rekan-rekan kepala OPD/Biro bisa bekerjasama dengan pemeriksa,â? Ujarnya.
Dalam kesempatan
itu, gubernur juga mengingatkan kepada semua pihak, khususnya Pemprov Kaltara
untuk berkomitmen dan meningkatkan kualitas keuangan daerah guna mewujudkan
tata kelola keuangan yang bersih. Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk
mendorong peningkatan layanan publik dan percepatan pembangunan Kaltara.
âLebih baik kita
menghindari (masalah,red) dari pada kita masuk kedalam masalah keuangan ini,â? Ungkap
mantan Wakapolda Kaltara ini.
Sementara itu, Ajie
Amiseno selaku Pengendali Teknis Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara mengatakan, pesan dari BPK agar pengelolaan
tanggung jawab keuangan harus semakin transparan, akuntabel dan memperhatikan
reseliensi.
âKalau dulu
akuntabilitas saja, tapi saat ini juga harus transparan dan reseliensiâ? tuturnya.
Menurutnya, reseliensi
dibutuhkan guna mengantisipasi kejadian tak terduga. Ia mencontohkan penanganan
pandemi yang dapat diatasi, dan seperti perubahan iklim yang terjadi. âArtinya
nanti pengelolaan-pengelolaan belanja, belanja bantuan tak terduga itu juga
harus sudah mulai kita sinkronkan dengan rencana kontingensi dari Pemerintah
Provinsi Kaltara,â?pungkas Ajie Amiseno.
Saat
dikonfirmasi usai pertemuan terkait masalah inflasi, ia mengatakan, untuk harga
bahan pokok masih bisa dilakukan mitigasi. Tetapi jika terjadi sesuatu
ketidakpastian bisa masuk dalam belanja tak terduga.
âKalau Pemprov
Kaltara menyusun rencana kontingensi itu bagus dan sering dilakukan exercise,
Insya Allah ketika terjadi kejadian tak terduga seperti perubahan iklim, Covid,
pemerintah bisa jadi lebih siap, inflasinya tidak naik,â? ujarnya.
Dalam pertemuan
awal ini, BPK turut menyerahkan lampiran kebutuhan dokumen terkait apa saja
yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan Interim atas LKPD Pemprov Kaltara Tahun
Anggaran (TA) 2022.
(Dkisp/Ars/Red)
