KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa Kejati Banten
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitroh Rohcahyanto (Foto: Dok kakinews.id)
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi bahwa seorang oknum jaksa termasuk dalam lima orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Banten pada 17 Desember 2025. Penangkapan ini menandai OTT kesembilan KPK sepanjang 2025, sekaligus membuka bab sensitif keterlibatan aparat penegak hukum dalam pusaran dugaan korupsi.
“Memang ada pengamanan. Ada oknum jaksa,” tegas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Fitroh menyatakan KPK telah berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung menyusul penangkapan tersebut. Namun, ia belum membeberkan detail konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.
“Koordinasi sudah dilakukan dengan Kejaksaan Agung. Selanjutnya kita lihat hasil pendalaman penyidik,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi senyap di wilayah Banten. Menurutnya, tim KPK mengamankan lima orang dalam kegiatan penyelidikan tertutup yang masih berlangsung.
“Benar, sampai dengan semalam tim mengamankan lima orang di wilayah Banten,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum kelima pihak tersebut, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Rekam Jejak OTT KPK Sepanjang 2025
OTT di Banten ini menambah daftar panjang operasi senyap KPK sepanjang 2025 yang menyasar berbagai sektor strategis pemerintahan:
Maret 2025: Anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Juni 2025: Dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
7–8 Agustus 2025: OTT lintas wilayah Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
13 Agustus 2025: Dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
20 Agustus 2025: Dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan.
3 November 2025: OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
7 November 2025: Penangkapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam kasus dugaan suap jabatan, proyek RSUD dr. Harjono, dan gratifikasi.
9–10 Desember 2025: OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.
Keterlibatan oknum jaksa dalam OTT di Banten menjadi ujian serius bagi integritas lembaga penegak hukum, sekaligus memperkuat sorotan publik terhadap konsistensi pemberantasan korupsi, termasuk di internal aparat hukum sendiri.
KPK belum mengungkap konstruksi perkara secara resmi dan berjanji akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses penentuan status hukum rampung.
