Swasembada Beras 2025 Dipuji, DPR Ingatkan Pemerintah: Jangan Berpuas Diri, Nasib Petani dan Iklim Jadi Ujian
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah (Foto: Ist)
Kakinews.id – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, menyambut positif capaian pemerintah yang berhasil mengantarkan Indonesia pada status swasembada beras sepanjang 2025. Sepanjang tahun tersebut, Indonesia tercatat tanpa impor beras dan bahkan membukukan kelebihan produksi.
Namun, Rina mengingatkan agar keberhasilan ini tidak membuat pemerintah lengah. Menurutnya, ketahanan pangan nasional harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar mengejar capaian tahunan. Ancaman perubahan iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman dinilai masih menjadi risiko serius bagi stabilitas produksi di masa mendatang.
“Keberhasilan ini patut diapresiasi karena Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras tanpa impor. Tetapi ketahanan pangan tidak boleh diukur hanya dalam satu tahun. Tantangan krisis iklim dan hama harus diantisipasi agar produksi tetap terjaga,” kata Rina, Selasa (13/1/2026).
Data terbaru menunjukkan produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional berada di kisaran 31,19 juta ton. Selisih tersebut menghasilkan surplus sekitar 3,5 juta ton yang dinilai menjadi bantalan strategis bagi ketahanan pangan nasional.
Meski angka produksi cukup menggembirakan, Rina menekankan bahwa keberhasilan sektor pangan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia menyoroti perlunya stabilisasi harga gabah di tingkat produsen serta penyerapan hasil panen yang optimal agar distribusi beras berjalan merata hingga ke daerah-daerah.
Terkait wacana ekspor beras seiring adanya surplus, legislator dari Jawa Barat ini meminta pemerintah tidak terburu-buru. Ia menegaskan bahwa keamanan cadangan pangan nasional harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan ekspor dijalankan.
“Kalau ekspor benar-benar dilakukan, pastikan petani menjadi pihak yang paling diuntungkan melalui harga jual yang lebih baik. Jangan sampai keuntungan hanya dinikmati pedagang, sementara petani dan ketahanan pangan dalam negeri justru terabaikan,” ujarnya.
Dalam berbagai kunjungan ke daerah pemilihan, Rina juga menemukan persoalan klasik di sektor pertanian, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga distribusi alat dan mesin pertanian yang belum tepat sasaran. Ia menilai pembangunan jalan usaha tani masih mendesak untuk menekan biaya produksi, sementara penyaluran alsintan harus disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing wilayah.
“Karakter lahan pertanian di Indonesia sangat beragam. Kondisi di Jawa Barat tentu berbeda dengan daerah lain. Karena itu, kebijakan alsintan tidak bisa diseragamkan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Rina menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran pertanian agar benar-benar berdampak nyata. Ia mendorong program pemerintah yang konkret, mulai dari jaminan harga gabah yang layak hingga penyerapan hasil panen oleh Bulog yang tepat waktu dan efektif.
