Katastrofe Sumatera: Banjir–Longsor Telanjangi Jejak Oligarki, 1.182 Nyawa Melayang
Sejumlah organisasi masyarakat sipil akan meluncurkan laporan bertajuk “Katastrofe Sumatera: Jejak Oligarki di Hulu, DAS, dan Zona Rawan Bencana” pada Jumat, 16 Januari 2026.
Kakinews.id — Sejumlah organisasi masyarakat sipil akan meluncurkan laporan bertajuk “Katastrofe Sumatera: Jejak Oligarki di Hulu, DAS, dan Zona Rawan Bencana” pada Jumat, 16 Januari 2026. Laporan ini disusun di tengah situasi darurat ekologis di Sumatera, setelah lebih dari empat puluh hari banjir dan longsor melanda berbagai wilayah sejak 25 November 2025.
Bencana yang menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu menimbulkan kerusakan masif. Ribuan rumah warga hilang, infrastruktur jalan dan jembatan runtuh, lahan pertanian rusak parah, serta kehidupan masyarakat porak-poranda. Data yang dihimpun menunjukkan sedikitnya 1.182 orang meninggal dunia dan 145 orang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Para penyusun laporan menilai peristiwa tersebut bukan sekadar bencana alam, melainkan sebuah katastrofe ekologis yang lahir dari eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus. Banjir dan longsor disebut membuka tabir politik pembangunan yang selama puluhan tahun mengorbankan hutan, tanah, dan ruang hidup masyarakat. Kebijakan negara yang memberi karpet merah bagi pertambangan, perkebunan skala besar, dan konsesi hutan dinilai menjadi fondasi lahirnya bencana berulang di wilayah Sumatera.
Dalam laporan tersebut, akan diungkap jejaring oligarki ekstraktif yang beroperasi di sektor pertambangan, perkebunan besar, dan hutan tanaman industri. Sejumlah nama elite politik nasional seperti Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto disebut sebagai pihak yang layak dimintai pertanggungjawaban politik dan moral atas tragedi kemanusiaan tersebut. Namun, bagi kekuasaan, korban jiwa dan kerusakan lingkungan kerap direduksi menjadi sekadar angka statistik dalam laporan birokrasi.
Peluncuran laporan akan digelar secara daring melalui Zoom pada pukul 14.00 WIB hingga selesai. Diskusi ini akan menghadirkan Koordinator Nasional JATAM Melky Nahar, Direktur Aceh Wetland Forum Yusmadi Yusuf, serta perwakilan warga Beutong Ateuh, Aceh, sebagai narasumber.
Sementara itu, penanggap dalam peluncuran laporan ini adalah Delima Silalahi, Peneliti Toba Initiative sekaligus Sekretaris KSPPM. Diskusi akan dipandu oleh moderator dari JATAM.
