Profil Wali Kota Madiun Maidi yang Terjaring OTT KPK
Wali Kota Madiun, Maidi (Foto: Wikipedia/Istimewa)
Kakinews.id — Nama Maidi mendadak menjadi sorotan nasional. Wali Kota Madiun itu dikabarkan ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Madiun, Jawa Timur. Operasi senyap ini disebut berlangsung sejak Minggu malam (18/1/2026) dan berlanjut hingga Senin (19/1/2026).
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, KPK masih memilih bungkam. Padahal publik menunggu kepastian hukum dari lembaga antirasuah yang memiliki tenggat 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Keheningan ini memicu spekulasi dan kecurigaan, mengingat posisi Maidi sebagai kepala daerah aktif dengan rekam jejak panjang di birokrasi.
Lantas, siapa sebenarnya Maidi—dan bagaimana rekam jejak kekuasaannya hingga kini terseret OTT?
Maidi menjabat Wali Kota Madiun periode 2025–2030, diusung Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025, berpasangan dengan Wakil Wali Kota Bagus Panuntun. Karier politiknya bukan pemain baru: Maidi sebelumnya telah memimpin Kota Madiun pada periode 2019–2024.
Di balik jabatan politiknya, Maidi dikenal sebagai figur birokrat tulen. Ia lahir di Magetan, 12 Mei 1961, berpendidikan panjang dan berlapis. Gelar akademiknya berderet: Sarjana Hukum dari Universitas Merdeka Madiun, Magister Manajemen dari Universitas Satyagama, Magister Pendidikan dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, hingga Doktor Administrasi Publik dari Universitas Terbuka. Nama lengkapnya pun mencerminkan itu: Dr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd.
Jejak karier Maidi bermula sebagai guru Geografi di SMAN 1 Madiun (1989–2002). Kariernya menanjak cepat: Kepala SMAN 2 Madiun, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pj Kepala Dinas, hingga Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Puncaknya, ia menduduki kursi Sekretaris Daerah Kota Madiun selama hampir satu dekade (2009–2018). Dari jantung birokrasi itulah Maidi melompat ke panggung politik elektoral dan memenangkan Pilkada.
Kini, rekam jejak panjang itu diuji. OTT KPK—jika benar melibatkan Maidi—bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan tamparan keras bagi narasi kepemimpinan bersih yang kerap diklaim para kepala daerah. Publik menanti satu hal: keberanian KPK membuka terang benderang perkara ini, tanpa kompromi, tanpa jeda yang mencurigakan.
