Dari 15 Orang yang di-OTT di Madiun, 9 Orang “OTW” Gedung Merah Putih KPK!
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang pemerintahan daerah. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) senyap yang digelar di Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026), lembaga antirasuah itu mengamankan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi. Penindakan ini menambah daftar kepala daerah yang terseret pusaran dugaan korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi tersebut. Dari 15 orang yang diamankan, sembilan di antaranya langsung digiring ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
“Tim KPK sedang melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan total 15 orang di wilayah Madiun,” ujar Budi kepada wartawan.
Dalam OTT ini, penyidik menyita barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. KPK menduga kuat uang tersebut berkaitan dengan praktik fee proyek dan pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Dugaan ini mengindikasikan adanya pola sistematis yang melibatkan lebih dari satu pihak, bukan sekadar pelanggaran individual.
Sembilan orang yang dibawa ke Jakarta—termasuk Wali Kota Maidi—kini menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
OTT di Madiun ini menjadi operasi kedua KPK sepanjang 2026, menandakan agresivitas penindakan kembali diperlihatkan lembaga antikorupsi. Sebelumnya, pada 9–10 Januari 2026, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2021–2026. Dari delapan orang yang diamankan, lima telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini sekaligus mencoreng rekam jejak Maidi, politikus yang tengah menjalani periode kedua sebagai Wali Kota Madiun (2025–2030). Mantan birokrat tulen ini dikenal lama berkarier di dunia pendidikan dan pemerintahan, mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, hingga Sekretaris Daerah Kota Madiun selama hampir satu dekade.
Setelah pensiun dari birokrasi, Maidi terjun ke politik dan bergabung dengan Partai Gerindra. Ia terpilih sebagai Wali Kota Madiun periode 2019–2024 dan kembali memenangkan Pilkada Serentak November 2024 dengan perolehan 65.583 suara atau 56 persen suara sah, berpasangan dengan Bagus Panuntun.
Kini, sorotan publik berbalik arah. KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dan mengurai alur dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpinan Kota Madiun. Publik menanti sikap tegas KPK dalam mengumumkan status hukum para pihak, sekaligus memastikan kasus ini tidak berhenti pada operasi tangkap tangan semata, tetapi berujung pada pembongkaran tuntas praktik korupsi di daerah.
