DPRD Banjar Panggil PT Palmina Utama, Bahas Dugaan Dampak Limbah Sawit di Cintapuri Darussalam
Rapat gabungan lintas komisi DPRD Kabupaten Banjar bersama manajemen PT Palmina Utama dan instansi terkait membahas dugaan dampak pengelolaan air dan limbah perkebunan sawit di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kamis (22/1/2026).(Foto :Istimewa)
KAKINEWS.ID, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menunjukkan keseriusannya merespons keluhan masyarakat terkait dugaan dampak pengelolaan air dan limbah perkebunan kelapa sawit milik PT Palmina Utama di Kecamatan Cintapuri Darussalam.
Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat gabungan lintas komisi yang melibatkan Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Banjar, bertempat di Ruang Paripurna Lantai II DPRD Banjar, Kamis (22/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Banjar, H Irwan Bora, dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, jajaran manajemen PT Palmina Utama, perwakilan SKPD terkait, unsur kecamatan, hingga para kepala desa dari wilayah yang terdampak.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Saleh, mengungkapkan bahwa rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas laporan warga yang merasa terdampak oleh pengelolaan air limbah perusahaan.
“Keluhan masyarakat bukan hanya dari satu desa. Saat ini sudah ada delapan desa yang menyampaikan dampak langsung. Karena itu, DPRD meminta perusahaan menunjukkan komitmen nyata dan tanggung jawab penuh,” tegas Rahmat.
Ia menekankan, DPRD tidak menginginkan solusi yang bersifat sementara. Menurutnya, perusahaan harus menyiapkan langkah-langkah berkelanjutan agar persoalan lingkungan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kesepakatan strategis berhasil dicapai. Untuk penanganan jangka pendek, PT Palmina Utama diminta membantu penyediaan pompa air guna menunjang kebutuhan air bersih masyarakat di sekitar area operasional.
Selain itu, perusahaan juga menyatakan kesiapannya menyalurkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan difokuskan kepada desa-desa yang terdampak langsung.
Sementara untuk solusi jangka panjang, PT Palmina Utama berkomitmen membangun Water Management System (WMS) atau sistem pengelolaan air—yang oleh warga setempat dikenal sebagai tanggul—untuk mengendalikan aliran air dan meminimalisir dampak lingkungan secara berkelanjutan.
Rahmat Saleh menegaskan, DPRD Kabupaten Banjar tidak akan berhenti pada kesepakatan di atas kertas semata.
“Kami akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Persoalan lingkungan harus ditangani secara serius, demi kepentingan masyarakat serta keberlanjutan wilayah Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
