Aksi Demonstrasi Kaki Kalsel Perjuangkan Keadilan Hingga Lintas Pulau, Husaini : Kejagung dan Mabes Polri , Tolong Telisik Kasus ini !
Ahmad Husaini saat mendampingi perwakilan dari masyarakat Desa Sabamban untuk membuat laporan.
( foto : kakinews.id )
Jakarta, Kamis (14/9/2023) – Pada hari Kamis yang bersejarah ini, tidak hanya terjadi aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel di Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin. Ternyata, massa KAKI Kalsel juga bergerak dengan semangat yang sama ke ibu kota, Jakarta. Mereka menyuarakan tuntutan mereka di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta.
Tak hanya sampai di situ, aksi ini juga berlanjut di lokasi lain yang tak jauh dari Kejagung, yakni di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta.
Ketua KAKI Kalsel, Akhmad Husaini, dalam konferensi pers di Banjarmasin, mengungkapkan tujuan aksi ini. Ia menyatakan, “Selain melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana CSR oleh oknum kepala desa di Desa Sebamban Lama, Sungai Loban, ke Kejati Kalsel, kami juga melaksanakan aksi di Jakarta untuk melaporkan dugaan penyelewengan keuangan daerah di DPRD Kabupaten Banjar.”
Lebih lanjut, Husaini menjelaskan bahwa laporan awal kepada dua institusi penegak hukum di Jakarta mengindikasikan adanya dugaan pengaturan dan monopoli proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjar, namun justru diatur oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Dalam konteks pengaturan proyek ini, Husaini menyebutkan, “Uang hasil dari penyelewengan proyek, termasuk fee proyek yang diatur oleh sejumlah anggota DPRD Banjar, nantinya digunakan untuk pendanaan dalam Pemilu 2024.”
Selanjutnya, Husaini menyoroti dampak dari pengaturan dan monopoli proyek ini terhadap iklim berusaha di daerah. Ia menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut seringkali hanya menjadi milik kelompok kontraktor atau penyedia jasa tertentu yang memiliki koneksi dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Dengan tegas, Husaini menyimpulkan, “Kami berharap Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, khususnya Satgasus Tindak Pidana Korupsi, segera melakukan pemeriksaan dan menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam upaya mengatur pembagian proyek di dinas-dinas menjelang Pemilu 2024.”
Semangat mereka dalam memerangi korupsi dan mengembalikan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek daerah terlihat sangat kuat dalam aksi ini.
