IHSG Ambruk, Pejabat Cuma Bilang “Berdoa” dan “Jangan Takut”
IHSG (Foto: Istimewa)
Kakinews.id – Pernyataan pejabat tinggi pemerintah soal ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru memantik tanda tanya di tengah kepanikan pasar. Alih-alih memberi kejelasan, respons yang muncul terkesan normatif dan normatif saja.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal anjloknya IHSG hingga memicu penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt. Namun, pernyataannya dinilai minim substansi di saat pelaku pasar menunggu arah dan kepastian.
“Ya kita berdoa bisa reborn lagi lah. Secara teknis mungkin ditanyakan kepada yang lebih ahli,” ujar Prasetyo, Rabu (28/1/2026).
Ucapan tersebut memunculkan kesan bahwa pemerintah memilih berdiri di pinggir lapangan saat pasar modal terguncang. Ketika investor membutuhkan sinyal kuat dan rasa aman, yang muncul justru nada pasrah dan lempar tanggung jawab teknis.
Nada serupa juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meminta pelaku pasar tidak panik meski IHSG melemah tajam hingga memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menekan tombol trading halt.
Bendahara Negara itu meyakini kondisi akan membaik karena fundamental ekonomi, menurutnya, sedang diperbaiki secara serius.
“Tidak usah takut, akan rebound karena fondasi ekonomi kami betulkan betul-betul secara serius,” ujar Purbaya di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).
Masalahnya, pasar tidak bergerak dengan optimisme verbal. Fakta di lapangan menunjukkan tekanan jual belum mereda. Setelah trading halt dibuka, IHSG justru kembali terperosok lebih dalam, menandakan kepanikan investor belum terjawab oleh pernyataan pejabat.
BEI menghentikan sementara perdagangan setelah IHSG ambles hingga 8%, menyentuh batas pertama kebijakan trading halt. Salah satu pemicu tekanan disebut berasal dari pengumuman terbaru MSCI terkait perlakuan free float di pasar saham Indonesia — isu teknis yang berdampak langsung pada arus dana asing.
Di tengah gejolak ini, pasar menunggu lebih dari sekadar imbauan “jangan takut” dan harapan “rebound”. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret, komunikasi yang tegas, dan sinyal kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan — bukan sekadar doa di tengah badai.
