Dalang Moral di Panggung, Tersangka Rasuah di Balik Meja: Siapa Mulyono, Kepala KPP Madya Banjarmasin yang Dijerat OTT KPK?

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo (Foto: Istimewa)

Kakinews.id – Topeng integritas pejabat pajak kembali koyak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, bersama dua orang lainnya.

Operasi senyap itu diduga kuat terkait praktik suap pengurusan restitusi pajak, salah satu sektor paling rawan dikorupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penangkapan ini menambah panjang daftar pejabat pajak yang terseret skandal, sekaligus mempertegas bahwa mafia restitusi masih bercokol dan hidup subur di tubuh institusi pengumpul uang negara.

Nama Mulyono langsung menyedot perhatian publik. Bukan semata karena jabatannya yang strategis, tetapi karena ia selama ini dikenal sebagai dalang kondang yang kerap berbicara soal nilai moral, etika, dan kearifan lokal dalam setiap pementasan wayang.

Namun pada Rabu (4/2), panggung kehidupan Mulyono berubah drastis. Sosok yang akrab disapa Ki Mulyono Purwo Wijoyo itu tak lagi berdiri di balik kelir, melainkan berada di bawah sorotan aparat penegak hukum.

Ironinya telak:

Di satu sisi ia mengajarkan kebajikan melalui seni, di sisi lain diduga memperdagangkan kewenangan negara demi keuntungan pribadi.

Jejak Karier Pejabat yang Kini Dipertanyakan

Berdasarkan penelusuran Kakinews.id dari berbagai sumber, Mulyono resmi dilantik sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin pada Juni 2025, langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jabatan ini tergolong elite karena KPP Madya menangani wajib pajak besar dengan potensi transaksi bernilai triliunan rupiah.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai:
• Kepala KPP Pratama Tanjung, Kabupaten Tabalong (2023)
• Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Klaten, Jawa Tengah
Posisi-posisi tersebut seharusnya menuntut integritas tinggi, mengingat fungsi utamanya adalah pengawasan kepatuhan pajak.
Namun OTT KPK justru memunculkan dugaan bahwa pengawasan itu berbalik menjadi ladang transaksi gelap.

Dalang Gondrong, Pejabat Nyentrik, Kini Tersangka

Mulyono dikenal berpenampilan nyentrik dengan rambut gondrong, identik dengan seniman. Ia tercatat sebagai Wakil Ketua Pusat Persatuan Perdalangan Indonesia serta pendiri Komunitas Sanggar Cemara, yang bergerak di pelestarian wayang kulit.

Di akun Instagram @ki.mulyono.pw, ia terang-terangan menampilkan dua identitas: sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan sebagai dalang.
Kini, dua identitas itu bertabrakan keras.

Publik mempertanyakan:
Bagaimana mungkin seorang pejabat yang memahami filosofi kejujuran dalam pewayangan justru diduga terlibat praktik suap?

Alarm Keras untuk Kementerian Keuangan

Kasus ini menjadi tamparan serius bagi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. OTT terhadap kepala kantor aktif menunjukkan bahwa masalah di tubuh institusi bukan sekadar oknum kecil, melainkan bisa menjalar hingga pucuk pimpinan unit strategis.

Publik menunggu langkah tegas:
• Apakah Kemenkeu akan membuka rekam jejak Mulyono secara transparan?
• Apakah akan ada audit menyeluruh di KPP Madya Banjarmasin?
• Siapa saja pihak pemberi dan penerima manfaat dalam dugaan suap restitusi ini?

OTT ini bukan sekadar soal satu nama, melainkan soal kredibilitas negara dalam mengelola pajak rakyat.

Kini, Ki Mulyono tak lagi dinilai dari kepiawaiannya memainkan wayang, melainkan dari sejauh mana ia mampu mempertanggungjawabkan dugaan perannya dalam permainan kotor di balik meja birokrasi