Alarm Ganda! Moody’s & MSCI Goyang Indonesia, Ancaman Krisis Likuiditas di Depan Mata
Anthony Budiawan (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Gelombang peringatan dari dua lembaga global datang beruntun dan mengguncang pasar. Dalam hitungan hari, sentimen investor berubah tajam setelah Moody’s dan MSCI sama-sama menyoroti rapuhnya fondasi tata kelola dan transparansi pasar keuangan Indonesia. Dampaknya langsung terasa di lantai bursa: IHSG tertekan, kepercayaan goyah, dan bayang-bayang krisis likuiditas mulai disebut terang-terangan.
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), menilai sinyal dari dua lembaga itu bukan sekadar catatan teknis, melainkan alarm keras bagi stabilitas ekonomi.
Kepada Kakinews.id, Sabtu (7/2/2026), ia menegaskan, “Ini bukan hanya soal sentimen pasar sesaat. Ini menyangkut kredibilitas tata kelola ekonomi kita di mata dunia.”
Moody’s pada 5 Februari 2026 menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Langkah ini langsung menekan pasar saham, dengan IHSG melemah tajam. Bagi Anthony, keputusan itu mencerminkan kekhawatiran serius terhadap kualitas kebijakan dan ketahanan fiskal. “Moody’s melihat risiko fiskal makin berat, kebijakan makin sulit diprediksi, dan kualitas kelembagaan dipertanyakan. Ini sinyal bahwa fondasi kepercayaan sedang retak,” ujarnya.
Sorotan juga mengarah pada otoritas moneter. Anthony menyebut pelemahan kelembagaan menjadi tanda tanya besar. “Kalau independensi dan kredibilitas kebijakan terganggu, pasar akan langsung menghukum lewat nilai tukar dan biaya utang,” katanya, merujuk pada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas.
Sementara itu, MSCI sudah lebih dulu memberi peringatan keras. Pada 28 Januari 2026, lembaga penyedia indeks global itu membuka kemungkinan menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market. Bagi Anthony, ancaman ini jauh lebih berbahaya secara langsung. “Kalau status turun, banyak investor institusi global wajib keluar. Itu bukan pilihan, tapi aturan internal mereka,” tegasnya.
Ia menilai lonjakan IHSG sekitar 50 persen dalam sembilan bulan terakhir justru memperkuat kecurigaan global. “Kenaikan setinggi itu tanpa dukungan fundamental yang jelas pasti menimbulkan tanda tanya. Apakah ini murni pasar, atau ada faktor lain?” ucapnya. Karena itu, tuntutan transparansi kepemilikan saham menjadi krusial. “MSCI ingin tahu siapa pemilik sebenarnya, bukan hanya nama broker. Dari situ bisa dilihat apakah pergerakan harga wajar atau direkayasa.”
Dari sisi fiskal, Anthony menyoroti beban belanja negara yang makin kaku. Program sosial besar, termasuk makan bergizi gratis, dinilai menyempitkan ruang gerak anggaran. “Masalahnya bukan niat programnya, tapi skalanya. Saat penerimaan pajak melemah, belanja yang tidak fleksibel akan memperlebar defisit,” katanya. Ia mengingatkan, ketika ekonomi melambat, pilihan pemerintah tinggal dua: menambah utang atau memangkas belanja lain.
Kombinasi tekanan dari Moody’s dan MSCI disebutnya sebagai “double downgrade risk” yang saling memperkuat. Moody’s memukul lewat jalur utang dan biaya pinjaman negara, sementara MSCI menghantam langsung likuiditas pasar saham. “Kalau dua jalur ini terjadi bersamaan, arus modal keluar bisa besar dan cepat. Itu resep klasik krisis likuiditas,” ujar Anthony.
Menurutnya, krisis likuiditas tidak berhenti di pasar saham. “Dampaknya bisa merembet ke nilai tukar, lalu ke stabilitas moneter. Rupiah tertekan, inflasi naik, dan ruang kebijakan makin sempit,” katanya mengingatkan.
Ia menutup dengan pesan keras kepada pembuat kebijakan. “Ini momentum pembenahan tata kelola dan transparansi. Respons harus cepat, nyata, dan bisa dipercaya pasar. Kalau tidak, kita berisiko masuk lingkaran krisis yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkasnya.
