Belum Setahun, Pejabat Berguguran: Birokrasi Sumut Diterpa Tekanan?
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Gelombang pengunduran diri pejabat mengguncang awal kepemimpinan Bobby Nasution di Sumatera Utara. Belum genap setahun menjabat, enam pejabat penting di lingkungan Pemprov Sumut sudah melepas jabatan—sebuah sinyal yang dinilai tidak biasa, bahkan mengkhawatirkan.
Pengamat anggaran dan kebijakan publik Sumut, Elfenda Ananda, menilai fenomena ini sebagai alarm keras adanya gangguan serius dalam ekosistem kepemimpinan. Ia menegaskan, mundurnya sejumlah kepala dinas dalam waktu singkat bukan sekadar dinamika organisasi yang wajar, melainkan indikasi masalah struktural.
“Dalam perspektif administrasi publik, fenomena seperti ini justru menjadi indikator adanya gangguan serius dalam ekosistem kepemimpinan,” kata Elfenda, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, rotasi jabatan memang lazim dalam birokrasi. Namun ketika pejabat strategis memilih mundur sebelum masa kerja berjalan normal, itu bukan lagi peristiwa biasa. Elfenda menduga ada tekanan besar yang dialami pejabat dari lingkaran kekuasaan gubernur.
“Ito adalah sinyal organisasi. Enam kepala dinas mundur dalam tempo kurang dari setahun, bukan karena gagal kinerja, melainkan karena ‘tekanan’—atau lebih tepatnya, karena mereka diduga hanya dijadikan stempel pencairan anggaran proyek-proyek yang sudah diatur oknum-oknum pengusaha lingkaran kekuasaan gubernur,” tegasnya.
Ia merujuk teori public leadership Ronald Heifetz yang menekankan bahwa pemimpin seharusnya menciptakan holding environment—ruang kerja aman bagi profesional untuk menjalankan tugas sesuai aturan, bukan di bawah tekanan informal.
“Jika pejabat teknis justru merasa jabatan mereka menjadi posisi rawan, maka yang gagal bukan individu, melainkan sistem kepemimpinannya. Birokrasi yang sehat membuat pejabat fokus bekerja. Birokrasi yang sakit membuat pejabat sibuk menyelamatkan diri,” ujarnya.
Elfenda menilai, pengunduran diri pejabat secara beruntun membawa dampak langsung yang serius.
Pertama, diskontinuitas kebijakan karena setiap pejabat baru harus memulai dari nol.
Kedua, hilangnya memori institusi akibat putusnya pengalaman teknokratis.
Ketiga, tumbuhnya budaya defensif—pejabat yang tersisa cenderung takut mengambil keputusan.
“Akibatnya, pemerintahan berjalan lamban, kaku, dan penuh kehati-hatian berlebihan,” imbuhnya.
Terbaru, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Energi Sumber Daya Mineral Fitra Kurnia dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hendra Darmawan mundur bersamaan pada Senin (9/2/2026).
Hendra menyatakan tidak dapat bekerja maksimal, sementara Fitra memilih fokus mengurus keluarga.
Keduanya menambah panjang daftar pejabat yang lebih dulu mundur di era kepemimpinan Bobby.
Di antaranya Rajali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, yang mundur karena sakit pada 20 Oktober 2025.
Hasmirizal, Kepala Dinas Perkim Sumut, mundur pada 14 Oktober 2025 dengan alasan fokus keluarga.
Muhammad Rahmadani, Kepala BKAD Sumut, mengundurkan diri pada 16 Mei 2025 untuk melanjutkan pendidikan.
Yang paling mencolok, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus mengajukan pengunduran diri pada 24 Maret 2025—sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan software perpustakaan digital di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yang merugikan negara sekitar Rp 1,8 miliar.
Dalam surat ke BKD Sumut, Ilyas menyatakan mundur karena ingin pensiun dini. Kasus yang menjeratnya terjadi saat ia menjabat Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara pada 2021.
Rentetan pengunduran diri ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah birokrasi Sumut sedang mengalami sekadar pergantian biasa—atau justru krisis kepemimpinan yang lebih dalam?
