KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya, Skandal Proyek Rel Kian Menggulung
Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)
Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemeriksaan ulang terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan digelar pada pekan depan, sekitar 2–6 Maret 2026. Pemanggilan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pusaran dugaan korupsi proyek rel kereta api yang menyeret puluhan tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan jadwal pemeriksaan sudah dikonfirmasi ulang. “Untuk sementara, terkonfirmasi pemeriksaan akan dilakukan di pekan depan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
KPK secara terbuka mengingatkan Budi Karya agar bersikap kooperatif dan hadir memenuhi panggilan penyidik. Lembaga antirasuah itu berharap keterangan yang diberikan dapat memperjelas konstruksi perkara yang dinilai kompleks dan melibatkan banyak pihak. “Dengan demikian, secara efektif kemudian bisa mengungkap suatu perkara menjadi terang benderang,” tegas Budi Prasetyo.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kini, lembaga tersebut telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Dari pengembangan perkara, KPK awalnya menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan. Hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka membengkak menjadi 21 orang, ditambah dua korporasi yang turut dijerat sebagai tersangka. Skala kasus ini pun melebar, mencakup proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa–Sumatera.
Penyidik menduga telah terjadi pengaturan pemenang tender melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pelaksana proyek. Praktik tersebut diduga sistematis dan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kewenangan strategis.
Budi Karya sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada 26 Juli 2023. Pada 18 Februari 2026, ia kembali dipanggil, namun tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain. Penjadwalan ulang pekan depan akan menjadi momentum penting untuk mengurai sejauh mana peran dan pengetahuannya dalam proyek-proyek yang kini berada di bawah sorotan tajam KPK.
