AS Tangkap Presiden Venezuela: Serangan Militer, Klaim Sepihak Trump dan Bayang-Bayang Perebutan Minyak

Presiden AS, Donald Trump membagikan sebuah foto yang diduga Presiden Nicolas Maduro. Trump bilang, Nicolas Maduro sedang dibawa ke AS.

Jakarta, kakinews.id/ – Klaim mengejutkan dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump: Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, disebut telah ditangkap militer AS dan dibawa ke New York. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui Truth Social, beriringan dengan serangan militer berskala besar ke Venezuela pada Sabtu (3/1/2026).

Hingga kini, klaim tersebut belum disertai bukti visual, dokumen penahanan, atau konfirmasi independen dari otoritas AS maupun lembaga internasional.

Trump menyatakan penangkapan dilakukan dalam rangka menjerat Maduro atas tuduhan perdagangan narkoba—tuduhan lama yang selalu dibantah Caracas dan belum pernah diuji di pengadilan internasional.

Di saat yang sama, Trump mengumumkan AS akan “mengendalikan” Venezuela sampai terjadi “transisi kekuasaan yang aman”. Namun ketika didesak soal dasar hukum dan mekanisme pengendalian, Gedung Putih memilih diam.

Narasi resmi Washington memuat janji masuknya perusahaan AS untuk “memperbaiki” infrastruktur minyak Venezuela, kesiapan serangan lanjutan bila perlu, serta wacana “kemitraan” pasca-Maduro.

Di balik jargon stabilitas dan kesejahteraan, motif ekonomi—khususnya akses ladang minyak—mencuat kuat. Koresponden BBC, Tom Bateman, menilai pernyataan Trump lebih menyerupai peta kepentingan energi ketimbang rencana transisi demokratis yang terukur.

Dari Caracas, bantahan keras datang. Wakil Presiden Delcy Rodríguez menegaskan Maduro tetap presiden sah Venezuela dan menyebut serangan AS sebagai agresi bersenjata.

Pemerintah mengaktifkan dewan pertahanan negara, menyerukan persatuan nasional, dan menuntut bukti keberadaan Maduro serta Ibu Negara. Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Rodríguez sebagai presiden sementara demi “keberlanjutan pemerintahan” di tengah apa yang disebut sebagai ketidakhadiran paksa kepala negara.

Di lapangan, dentuman keras mengguncang Caracas sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Ledakan dilaporkan terjadi di Fuerte Tiuna—kompleks militer terbesar Venezuela—serta pangkalan La Carlota. Pemadaman listrik melanda sejumlah kawasan, asap membubung, dan pesawat dilaporkan terbang rendah di atas kota. Warga dan jurnalis setempat menggambarkan kepanikan, rumah bergetar, dan komunikasi yang dipenuhi kabar keselamatan antar keluarga.

Sementara itu, detail operasi tetap kabur. Trump hanya menyebut “bekerja sama dengan penegak hukum AS” dan menjanjikan konferensi pers di Mar-a-Lago. Media AS mengutip sumber anonim yang menyebut keterlibatan Delta Force, unit kontraterorisme Angkatan Darat AS—klaim yang belum diverifikasi. Pertanyaan krusial pun mengemuka: di mana, kapan, dan dengan dasar hukum apa seorang presiden berdaulat ditangkap di wilayah negaranya sendiri?

Reaksi global terbelah. Rusia dan China mengecam keras dan menuntut pembebasan Maduro. Inggris menyatakan tidak menyesali berakhirnya rezim Maduro namun menghindari pembahasan legalitas serangan. Jepang, Uni Eropa, dan Spanyol menyerukan pengekangan serta penghormatan hukum internasional. Brasil menyebut tindakan AS melampaui batas kedaulatan.

Argentina—sekutu Trump—merayakan “jatuhnya diktator”. Sekjen PBB António Guterres memperingatkan preseden berbahaya dan mendesak kepatuhan pada hukum internasional.

Di dalam Venezuela, Maduro—yang keberadaannya belum terkonfirmasi—sebelumnya mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan menuding serangan sebagai upaya merebut sumber daya minyak dan mineral. Pemerintah mengecam agresi dan memerintahkan mobilisasi pertahanan nasional.

Intinya, dunia kini dihadapkan pada klaim sepihak berimplikasi ekstrem tanpa transparansi memadai. Tanpa bukti penahanan, mandat internasional, atau kejelasan hukum, narasi “penangkapan presiden” berisiko menjadi preseden intervensi yang menggerus tatanan global.

Pertanyaan mendasar masih menggantung: apakah ini operasi penegakan hukum lintas negara, atau pergantian rezim bersenjata dengan kedok stabilisasi? Jawaban atasnya menunggu fakta—bukan unggahan media sosial.