Banjarmasin Perkuat Kolaborasi Tangani Stunting dan BAB Sembarangan
Pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menangani kasus stunting dan perilaku masyarakat buang air besar (BAB) secara sembarangan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin Ahmad Syauqi di Banjarmasin Rabu menyampaikan perencanaan pembangunan tidak lepas untuk fokus menangani dua masalah itu.
Utamanya, kata dia, masalah stunting yang masih pada angka 26,5 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Menghadapi masalah ini, kata Syauqi, penanganan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan intervensi teknis dari dinas terkait. Karenanya dikuatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas lokal.
“Kita membutuhkan percepatan penurunan stunting diterapkan kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, swasta, media dan akademisi,” paparnya.
Menurut Syauqi, intervensi spesifik semua itu seperti penyuluhan gizi dan pemberian makanan tambahan yang sejauh ini telah menunjukkan hasil positif.
Termasuk juga dilakukan langkah maksimal pembenahan aspek sensitif seperti sanitasi, pola asuh dan kemiskinan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Tabiun Huda menyampaikan, penanganan stunting di daerahnya kini dilakukan secara gotong royong, hingga melibatkan swasta.
Dia mengapresiasi peran swasta yang telah memberikan kontribusi nyata bagi penurunan kasus stunting.
“Seperti apresiasi kita atas program pemberian makanan tambahan -PMT- lokal dari BRI di kawasan Mantuil yang berhasil mengentaskan lebih dari 100 anak dari kondisi stunting,” ujarnya dikutip Antara.
Termasuk juga, ungkap dia, upaya Kota Banjarmasin menuju Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan, juga cukup besar bantuan serta peran pihak swasta.
Menurut dia, perjuangan saat ini membebaskan 82 wilayah kelurahan dari 52 kelurahan di kota ini untuk bebas dari perilaku masyarakatnya BAB sembarangan dapat terwujud dengan kolaborasi pemerintah dan BRI, PLN, serta pihak swasta lainnya.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Butuh dukungan semua, swasta, organisasi, bahkan media. Karena yang sensitif ini butuh waktu dan aksi bersama,” demikian Tabiun.
