BREAKING NEWS! KPK Tangkap Ketua, Wakil dan Juru Sita PN Depok
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Dentang palu keadilan kali ini terdengar fals. Operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Depok bukan sekadar penegakan hukum rutin, melainkan alarm keras bahwa ruang pengadilan pun bisa tercemar saat integritas goyah. Tiga orang dari lingkungan Pengadilan Negeri Depok dikabarkan diamankan, termasuk jajaran pimpinan lembaga tersebut.
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, membenarkan adanya penindakan itu berdasarkan laporan awal yang ia terima. “Informasi sementara ada tiga orang dari PN Depok, yaitu wakil ketua, ketua, dan seorang juru sita,” ujarnya di Depok, Jumat (6/2/2026).
Meski begitu, Hery mengaku belum memperoleh gambaran utuh perkara yang menyeret anak buahnya. Ia tak menutupi rasa terpukul atas kabar tersebut. “Detailnya saya belum tahu. Tapi tentu saya merasa terpukul dan prihatin atas kejadian ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto belum membuka identitas pihak-pihak yang diamankan. Ia hanya memastikan operasi tersebut melibatkan unsur penyelenggara negara dan pihak swasta. “Ada beberapa orang dari unsur penyelenggara negara dan swasta yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya singkat.
Ketika ditanya soal keterlibatan pimpinan PN Depok, jawabannya masih normatif. “Masih dalam proses. Nanti detail disampaikan oleh juru bicara KPK,” katanya.
Dugaan awal mengarah pada praktik suap terkait penanganan perkara sengketa tanah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut timnya memergoki langsung adanya transaksi mencurigakan. “Para pelaku tertangkap tangan saat melakukan aktivitas. Ada penyerahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,” ujarnya di Gedung KPK.
Tak berhenti pada penangkapan, KPK juga menyegel tiga ruangan di PN Depok. Hery menjelaskan, ruangan yang disegel merupakan milik juru sita, wakil ketua, dan ketua pengadilan. “Yang disegel ruang juru sita, wakil, dan ketua. Untuk sementara itu yang kami ketahui,” katanya.
Ia menambahkan kehadirannya di PN Depok bertujuan menjaga moral pegawai agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. “Saya hadir untuk memberi dukungan moril supaya pelayanan publik tidak terganggu,” ucapnya.
Namun bagi publik, peristiwa ini jelas meninggalkan noda besar. Saat ruang pimpinan pengadilan dipasangi garis penyegelan dan dugaan uang suap mencuat dari balik proses hukum, yang terkoyak bukan hanya nama institusi, tetapi juga kepercayaan masyarakat pada keadilan.
