BWS Kalimantan V Sebut Pengerukan Sungai Mahakam Kurang Efektif Kendalikan Banjir
Curah hujan tinggi belakangan ini berpotensi membuat banjir di Samarinda dan Kutai Kartanegara kembali terjadi. Penyebabnya? Danau-danau penyangga banjir/ kelompok danau yang terletak di tengah daerah aliran sungai Mahakam (Kaskade) seperti Danau Semayang, Melintang, dan Jempang tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal tahun ini.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV mengungkap, pengerukan sedimen di kawasan danau kaskade Mahakam tahun ini terhambat karena keterbatasan anggaran.
“Tahun ini karena ada efisiensi anggaran, alokasinya enggak terlalu besar,” ungkap Kepala BWS Kalimantan IV Yosiandi Radi Wicaksono, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/6/2025).
Padahal, lanjut Yosiandi, danau-danau tersebut berperan sebagai “bendungan alami” yang bisa menahan luapan air dari Mahakam Hulu, sebelum mengalir perlahan ke hilir. Tanpa pengerukan rutin, kapasitas daya tampung danau bisa berkurang drastis.
Tak hanya itu, ia juga menanggapi pernyataan Gubernur Kaltim soal pengerukan Sungai Mahakam. Menurutnya, itu mungkin dimaksudkan untuk mendukung pelayaran, bukan pengendalian banjir.
“Kalau untuk pengendalian banjir, justru pengerukan Sungai Mahakam itu kurang efektif. Sungai itu sudah sangat dipengaruhi pasang-surut,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Yosiandi menekankan pentingnya pelebaran sungai di wilayah hilir, terutama di titik-titik sempit yang kerap jadi biang banjir.
“Misalnya di Jembatan Pemuda. Waktu Pak Wali meninjau Januari lalu, banyak sampah botol dan jaring terlihat. Di Karang Asam Kecil juga, rumah-rumah berdiri di atas aliran sungai. Itu jelas memperlambat laju air,” ujarnya.
Ia bahkan mengibaratkan kondisi saat ini seperti jalan tol yang tiba-tiba berujung ke gang sempit. “Kalau hulunya berbukit, air deras masuk ke sungai sempit, ya macet. Banjir pun tak terelakkan,” tambahnya.
Karena minimnya anggaran dari APBN, BWS membuka pintu kerja sama dengan Pemprov dan Pemkot. Mereka siap mendukung secara teknis bila ada dukungan dana dari pemerintah daerah.
“Kalau memang ada anggaran dari Pemprov atau Pemkot, kami siap bantu dari sisi teknis. Kami bisa terlibat lewat kajian dan arahan teknis,” pungkasnya. (Busam.id)
