Seorang Pria Murung Pudak Dibunuh, Polres Buru Pelaku
Proyek Kereta Jadi Ladang Rente: Deretan Anggota Komisi V DPR Terseret Skandal Suap DJKA
Jejak Duit Ratusan Miliar Jaksa Papua Dibongkar, Jaksa Agung Perintahkan Usut TPPU Meski yang Bersangkutan Dipromosikan
Aksi di Depan KPK, Demonstran Minta Dugaan Tambang Nikel Kabaena Seret Gubernur Sultra Diusut
Demo di KPK Ricuh, Massa Desak Gubernur Sultra Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Diskominfo
Seorang Pria Murung Pudak Dibunuh, Polres Buru Pelaku
Proyek Kereta Jadi Ladang Rente: Deretan Anggota Komisi V DPR Terseret Skandal Suap DJKA
Jejak Duit Ratusan Miliar Jaksa Papua Dibongkar, Jaksa Agung Perintahkan Usut TPPU Meski yang Bersangkutan Dipromosikan
Aksi di Depan KPK, Demonstran Minta Dugaan Tambang Nikel Kabaena Seret Gubernur Sultra Diusut
Demo di KPK Ricuh, Massa Desak Gubernur Sultra Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Diskominfo
KPK RI (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id — Skandal suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tak lagi sekadar perkara korupsi birokrasi. Fakta persidangan justru menyeret aroma busuk relasi gelap antara proyek infrastruktur negara dan elite politik di Senayan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id — Aroma busuk dugaan aliran dana ratusan miliar rupiah yang menyeret nama mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse, akhirnya memaksa pimpinan tertinggi kejaksaan turun tangan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut
Massa aksi menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026), menuntut pengusutan dugaan konflik kepentingan Gubernur Sulawesi Tenggara terkait aktivitas tambang nikel di Pulau Kabaena. (Foto: Istimewa/Kakinews.id) KAKINEWS.ID, JAKARTA — Gelombang protes kembali menyasar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/1/2026). Sekelompok
Aliansi masyarakat sipil Sulawesi Tenggara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi(Foto : istimewa) KAKINEWS.ID, JAKARTA — Aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi berlangsung ricuh, Senin (26/1/2026). Massa yang mengatasnamakan diri sebagai aliansi masyarakat sipil Sulawesi Tenggara
Ratusan pelaku angkutan sungai yang tergabung dalam IKASUDA Kalselteng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KSOP Kelas I Banjarmasin, Senin (26/1/2026). (foto: istimewa) KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalimantan Selatan–Kalimantan Tengah (Kalselteng) menggelar
Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin dalam rapat kerja bersama Kapolri Listyo Sigit, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026 (Foto: Tangkapan layar YouTube/TVParlemen) Kakinews.id – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah
Pemasangan patok larangan (Foto Istimewa) KAKINEWS.ID, PURUK CAHU – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi melakukan penguasaan kembali lahan pertambangan seluas 1.699 hektare yang sebelumnya digunakan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Tindakan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja
Beberapa pelaku saat membawa sajam mengejar korban hingga ke depan minimarket, Minggu (25/1/2026) malam. (foto:istimewa) KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang memperlihatkan aksi penyerangan brutal beredar luas di media sosial Instagram (IG), Minggu (25/1/2026) malam. Insiden tersebut terjadi di
KPK RI (Foto: Istimewa) Kakinews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membongkar skandal busuk pengaturan kuota haji yang diduga melibatkan elite kekuasaan dan jaringan biro perjalanan. Terbaru, penyidik memeriksa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam pusaran perkara dugaan korupsi kuota haji yang
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Banjarmasin, H. Adam Nugraha Wiradhana (Foto : Istimewa) KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, H. Adam Nugraha Wiradhana, menegaskan bahwa keberadaan BPSK Banjarmasin tidak boleh dinonaktifkan dalam kondisi apa pun,
