Skandal Timah Bangka Selatan Meledak: 10 Orang Jadi Tersangka, Negara Diperkirakan Rugi Rp 4,1 Triliun
Skandal Batu Bara Kutai Meledak Lagi: Tiga Korporasi Jadi Tersangka, Dugaan Setoran Per Ton Bongkar Mesin Rente Kekuasaan
Ditreskrimum Polda Kalsel Bongkar Sindikat Pemalsuan Dokumen Kendaraan Lintas Provinsi
Skandal Suap Irigasi Muara Enim Meledak: Uang Rp1,6 Miliar Jadi Alphard, Oknum DPRD Dicokok — Pejabat Daerah Bersiap Diseret!
Gedung Abdul Wahid dan Mall Pelayanan Publik Dicek Bupati HSU
Skandal Timah Bangka Selatan Meledak: 10 Orang Jadi Tersangka, Negara Diperkirakan Rugi Rp 4,1 Triliun
Skandal Batu Bara Kutai Meledak Lagi: Tiga Korporasi Jadi Tersangka, Dugaan Setoran Per Ton Bongkar Mesin Rente Kekuasaan
Ditreskrimum Polda Kalsel Bongkar Sindikat Pemalsuan Dokumen Kendaraan Lintas Provinsi
Skandal Suap Irigasi Muara Enim Meledak: Uang Rp1,6 Miliar Jadi Alphard, Oknum DPRD Dicokok — Pejabat Daerah Bersiap Diseret!
Gedung Abdul Wahid dan Mall Pelayanan Publik Dicek Bupati HSU
Kejaksaan Negeri Bangka Selatan menetapkan 10 tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola penambangan bijih timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015–2022. Kasus ini diduga melibatkan pemberian legalitas kepada mitra usaha untuk melakukan penambangan dan penjualan bijih timah secara melawan hukum, termasuk
KPK RI (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka borok besar di balik gemerlap bisnis batu bara. Kali ini bukan lagi sekadar individu, tetapi korporasi-korporasi tambang yang diduga ikut bermain dalam praktik gratifikasi sistematis yang menyeret mantan Bupati Kutai
Kapolda Kalsel Rusyanto Yudha Hermawan didampingi Dirreskrimum Frido Situmorang menunjukkan barang bukti pengungkapan sindikat pemalsuan dokumen kendaraan bermotor lintas provinsi di Mapolda Banjarbaru, Kamis (19/2/2026). Polisi menyita 20 unit mobil bodong, hampir 20.000 lembar STNK, BPKB, dan notice pajak palsu, serta mengamankan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap oknum anggota DPRD Muara Enim berinisial KT bersama anaknya RA terkait dugaan penerimaan suap sekitar Rp1,6 miliar dari proyek pengembangan jaringan irigasi Ataran Air Lemutu senilai Rp7 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli mobil mewah Toyota Alphard.
Menteri Agama Nasaruddin Umar Turun dari Pesawat Jet. Sumber: Akun X @ZakkiAmali Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin polemik dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang menyeret nama Menteri Agama Nasaruddin Umar berlarut-larut. Lembaga antirasuah itu secara terbuka berharap sang menteri segera
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak tinggal diam menghadapi laporan dugaan gratifikasi satu unit mobil mewah yang menyeret seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia justru menilai laporan yang dilayangkan ke Komisi
KPK RI (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melontarkan respons keras atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengklaim tak pernah menandatangani naskah revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019 dan menyebut perubahan aturan
KPK RI (Foto: Dok KN) Kakinews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan perkara dugaan suap terkait proses pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Penyidik kini memanggil Direktur PT Niogayo Bisnis Konsultan Erika Augusta (EA) untuk dimintai
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Mantan Menteri Perhubungan RI periode 2019–2024, Budi Karya Sumadi, batal memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (18/2/2026). Ketidakhadiran eks pejabat yang namanya berkali-kali mencuat dalam perkara korupsi perkeretaapian itu disebut
Eks Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Dok KN) Kakinews.id – Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (18/2/2026). Ia sedianya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
