2026 Berharap HSU Semakin “Bangkit’
Tahun Kelam Korupsi 2025: Kejagung Buru Pelaku, Negara Tekor Triliunan
KUHP Baru Dinilai Masih Berjiwa Kolonial, Tak Berpijak pada Pancasila
Update Banjir Banjar: Desa Terdampak Turun, Pengungsi Naik Dua Kali Lipat
Luapan Air Genangi Banjar dan Hulu Sungai Utara, Polisi Pantau Kondisi Banjir Hari Ini
2026 Berharap HSU Semakin “Bangkit’
Tahun Kelam Korupsi 2025: Kejagung Buru Pelaku, Negara Tekor Triliunan
KUHP Baru Dinilai Masih Berjiwa Kolonial, Tak Berpijak pada Pancasila
Update Banjir Banjar: Desa Terdampak Turun, Pengungsi Naik Dua Kali Lipat
Luapan Air Genangi Banjar dan Hulu Sungai Utara, Polisi Pantau Kondisi Banjir Hari Ini
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan kegiatan panen padi sawah bersama Bupati Kotabaru Haji Sayed Jafar Alaydrus, SH guna meningkatkan mutu intensifikasi (agrobisnis padi sawah) seluas 100 hektar di 5 titik lokasi, berlangsung di Desa Berangas Kecamatan pulau Laut Timur, Selasa
Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah hadiri pembukaan The Fifth International Conference Advances in Sustainable Enterprise Research (ASER) 2024 di Kampus Trikora, STIE Pancasetia Banjarmasin pada Senin (10/6) pagi. Tema acara ini
Sebanyak 68 alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merupakan warga Nahdlatul Ulama (NU) menolak pemberian izin tambang bagi organisasi masyarakat. Alasannya, hal itu akan merusak organisasi keagamaan yang seharusnya menjaga marwah sebagai institusi yang bermoral. “Kami meminta pemerintah untuk membatalkan pemberian izin tambang pada
BANJARMASIN, KAKINEWS.ID Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di melalui Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata dibuktikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal itu terlihat pada gelaran Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga Persyarikatan Muhammadiyah, di Gedung Serba Guna Cafe Nostalgia Banjarmasin. Menggandeng
Kebijakan Pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik. Sejumlah pihak menilai pemberian wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK tersebut dapat memicu permasalahan di masa mendatang. Baik dari segi profesionalitas, lingkungan, hingga dampak sosial. Sejauh ini baru Pengurus Besar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama. “NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kira-kira itulah,”
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai izin tambang ke ormas keagamaan merupakan siasat pemerintah. Upaya penundukkan organisasi sipil dan memperburuk situasi pelanggaran HAM. Mereka menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25/2024 yang dibahas secara tertutup dan terburu-buru kembali memperburuk proses legislasi di Indonesia. “Apalagi
Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Dia menyebut Presiden Jokowi tak semestinya membuat aturan yang merugikan masyarakat di akhir pemerintahannya. “Nanti sajalah, biarkan pemerintah baru
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Pemerintah memastikan dana yang dikelola dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak digunakan untuk membiayai program yang tengah dan akan berjalan, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan makan bergizi gratis. Pengelolaan dana Tapera akan dikembalikan kepada pekerja, sesuai aturan yang ada dan berlaku. Kepala
