Bupati HSU Langsung Turun dan Berdialog dengan Korban Kebakaran
Atlet Panjat Tebing Tala Sumbang Prestasi, Total Lima Medali Hari Perdana Porprov XII Kalsel
Bupati dan Wabup HSU Bersama Para Ulama Bahas Isu Aktual
Banggakan Hulu Sungai Selatan, Refqa Raih Prestasi Nasional di Ajang Duta GenRe 2025
Polres Balangan Bersama Petani Desa Mauya Panen Jagung untuk Ketahanan Pangan Nasional
Bupati HSU Langsung Turun dan Berdialog dengan Korban Kebakaran
Atlet Panjat Tebing Tala Sumbang Prestasi, Total Lima Medali Hari Perdana Porprov XII Kalsel
Bupati dan Wabup HSU Bersama Para Ulama Bahas Isu Aktual
Banggakan Hulu Sungai Selatan, Refqa Raih Prestasi Nasional di Ajang Duta GenRe 2025
Polres Balangan Bersama Petani Desa Mauya Panen Jagung untuk Ketahanan Pangan Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran (TA) 2020. Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Indra Iskandar sedianya diagendakan pemeriksaan
KPK menyita hasil kebun sawit terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK menyita hasil sawit senilai Rp 1,6 miliar. “Penyidik melakukan penyitaan atas hasil kebun sawit sebagai upaya asset recovery,” kata juru bicara KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. “Benar, hari ini, Senin (22/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama SDW,”
KPK telah memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut). Idianto diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. “Benar, sebagaimana disampaikan Pak Deputi (Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu) bahwa telah dilakukan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati Sudewo telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Namun, KPK menyatakan hal itu tidak menghapus unsur pidananya. “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat. Penggeledahan berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Berdasarkan pantauan Tempo, tim penyidik KPK meninggalkan lokasi penggeledahan sekitar pukul 23.40 WIB. Mereka terlihat meninggalkan gedung Direktorat Jenderal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK melakukan pencegahan terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan dua orang lain dalam perkara ini. “Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghitung total kerugian negaranya. “Kerugian negara masih sedang dihitung,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan memanggil mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit (ANS) untuk mengusut audit janggal di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Jadi, yang bersangkutan ini dulu sebagai auditor melaksanakan audit di Bank Jabar Banten
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima orang tersangka dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di tiga wilayah yaitu Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Salah satu tersangka, yaitu Bupati Kolaka Timur Abdul Azis. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan
