Bupati Sebut Dua Oknum Dewan Balangan Diduga Terlibat Mark Up Pembelian Lahan PT. Asabaru
Juara DBL Banjarmasin Direbut Smada dan Smaven
“Launching Jersey” Tim Sepak Bola Porprov 2025
Diduga Kehabisan Oksigen, Pria 30 Tahun Warga Martapura Tewas di Sumur Sedalam 12 Meter
Pemuda di Banjarbaru Tewas Ditikam, Pelaku Cemburu dengan Kedekatan Korban dan Mantan Kekasihnya
Bupati Sebut Dua Oknum Dewan Balangan Diduga Terlibat Mark Up Pembelian Lahan PT. Asabaru
Juara DBL Banjarmasin Direbut Smada dan Smaven
“Launching Jersey” Tim Sepak Bola Porprov 2025
Diduga Kehabisan Oksigen, Pria 30 Tahun Warga Martapura Tewas di Sumur Sedalam 12 Meter
Pemuda di Banjarbaru Tewas Ditikam, Pelaku Cemburu dengan Kedekatan Korban dan Mantan Kekasihnya
KPK telah memeriksa mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut). Idianto diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. “Benar, sebagaimana disampaikan Pak Deputi (Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu) bahwa telah dilakukan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati Sudewo telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Namun, KPK menyatakan hal itu tidak menghapus unsur pidananya. “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat. Penggeledahan berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Berdasarkan pantauan Tempo, tim penyidik KPK meninggalkan lokasi penggeledahan sekitar pukul 23.40 WIB. Mereka terlihat meninggalkan gedung Direktorat Jenderal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK melakukan pencegahan terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan dua orang lain dalam perkara ini. “Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghitung total kerugian negaranya. “Kerugian negara masih sedang dihitung,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan memanggil mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit (ANS) untuk mengusut audit janggal di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Jadi, yang bersangkutan ini dulu sebagai auditor melaksanakan audit di Bank Jabar Banten
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima orang tersangka dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di tiga wilayah yaitu Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Salah satu tersangka, yaitu Bupati Kolaka Timur Abdul Azis. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus pengadaan rumah prajurit TNI yang disebut-sebut mangkrak. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pengusutan ini dilakukan apabila lembaganya mengendus ada keterlibatan dari pihak sipil dalam permasalahan ini. “Kami lihat siapa pelakunya. Kalau
KPK akhirnya mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis. Abdul kini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel. “Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi, Jumat (8/8/2025). Abdul diperkirakan tiba di gedung KPK,
Tenaga Ahli anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, Melly Kartika Adelia, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 5 Agustus 2025. Keterangan Melly dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan rasuah terkait pengadaan iklan di PT Bank BJB. “Informasi yang saya terima,
