Gubernur Kalsel Serahkan 6.398 SK PPPK Paruh Waktu di Banjarbaru
Jelang Natal 2025, Wali Kota Banjarbaru Bersama Forkopimda Pastikan Gereja Aman
Aklamasi Musda XI Golkar Banjar, Agus Maulana Rusli Resmi Pimpin DPD Golkar Kabupaten Banjar
MAKI Murka, Dewas KPK Dituding Mandul Lindungi Penyidik yang “Amankan” Bobby Nasution
Sawit dan Tambang Ilegal Dihantam: Kejagung Resmi Setor Rp6,6 T ke Negara
Gubernur Kalsel Serahkan 6.398 SK PPPK Paruh Waktu di Banjarbaru
Jelang Natal 2025, Wali Kota Banjarbaru Bersama Forkopimda Pastikan Gereja Aman
Aklamasi Musda XI Golkar Banjar, Agus Maulana Rusli Resmi Pimpin DPD Golkar Kabupaten Banjar
MAKI Murka, Dewas KPK Dituding Mandul Lindungi Penyidik yang “Amankan” Bobby Nasution
Sawit dan Tambang Ilegal Dihantam: Kejagung Resmi Setor Rp6,6 T ke Negara
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/1/2024), memeriksa asisten pribadi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana, dan advokat Yosi Andika Mulyadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang tiga Capres untuk penguatan komitmen anti korupsi. Pelaksanaan acara ini akan berlangsung pada, Rabu (17/1/2024). “Iya betul, diundang di acara program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintigritas (Paku integritas). Sejauh ini, informasi yang kami peroleh diagendakan pada
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ketua Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif atas dugaan suap dengan tersangka Gubernur Maluku Utara. Pemeriksaan terhadap MS di gedung KPK di Jakarta, Jumat (5/1/2024). Selain itu, KPK turut menggeledah rumah Ketua DPD
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Rumah Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut. Menurut Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri,
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej akan kembali mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan status tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). Permohonan praperadilan akan didaftarkan pada Rabu atau Kamis besok. “Jadi itu tetap kita daftarkan hari
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu, memeriksa empat orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. “Benar, hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan di Rumah Tahanan KPK selama 40 hari. Helmut merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Tim penyelidik melakukan perpanjangan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilu 2024 dan telah mengimplementasikan tiga program sebagai bukti komitmennya. Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan melalui tiga inisiatif, yakni politik cerdas berintegritas (PCB), kampanye “Hajar Serangan Fajar”, dan
Firli Bahuri resmi diberhentikan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu setelah terbut Keputusan Presiden (Kepres) yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keppres itu ditandatangani per 28 Desember dengan nomor Nomor 129/P Tahun 2023. “Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, dengan tersangka Harun Masiku. Harun Masiku adalah bekas calon anggota legislatif PDI Perjuangan yang berstatus buronan dari tahun 2020. Dalam prosesnya, hari ini, Kamis (28/12/2023), Penyidik
