Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK melakukan pencegahan terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan dua orang lain dalam perkara ini. “Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghitung total kerugian negaranya. “Kerugian negara masih sedang dihitung,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan memanggil mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit (ANS) untuk mengusut audit janggal di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Jadi, yang bersangkutan ini dulu sebagai auditor melaksanakan audit di Bank Jabar Banten
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima orang tersangka dari operasi tangkap tangan yang dilakukan di tiga wilayah yaitu Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Salah satu tersangka, yaitu Bupati Kolaka Timur Abdul Azis. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus pengadaan rumah prajurit TNI yang disebut-sebut mangkrak. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pengusutan ini dilakukan apabila lembaganya mengendus ada keterlibatan dari pihak sipil dalam permasalahan ini. “Kami lihat siapa pelakunya. Kalau
KPK akhirnya mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis. Abdul kini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel. “Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi, Jumat (8/8/2025). Abdul diperkirakan tiba di gedung KPK,
Tenaga Ahli anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, Melly Kartika Adelia, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 5 Agustus 2025. Keterangan Melly dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan rasuah terkait pengadaan iklan di PT Bank BJB. “Informasi yang saya terima,
Kementerian Hukum telah menyerahkan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Surat diserahkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo kepada KPK. Pantauan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025), Widodo tiba pada pukul 18.36 WIB. Namun dia tidak berkomentar saat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali lebih dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu fokus utama penyidikan saat ini adalah mengungkap sosok yang diduga memberikan perintah kepada eks Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso pada Jumat, 25 Juli 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi kerja sama jual beli gas antara
