Polisi Edukasi Keselamatan Lalu Lintas untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Permudah Akses Informasi dan Dokumentasi Hukum, DPRD Balangan Bikin Inovasi JDIH
2 WNA Malaysia Ditangkap atas Dugaan Peredaran 60 Bungkus Sabu dan 10 Bungkus Ekstasi
Bedah Kasus Juwita dan Putusan Sidang Terdakwa Jumran Prajurit TNI AL
BPKPAD Balangan Respons Positif Arahan KPK terkait Izin Tambang Galian C
Polisi Edukasi Keselamatan Lalu Lintas untuk Anak Berkebutuhan Khusus
Permudah Akses Informasi dan Dokumentasi Hukum, DPRD Balangan Bikin Inovasi JDIH
2 WNA Malaysia Ditangkap atas Dugaan Peredaran 60 Bungkus Sabu dan 10 Bungkus Ekstasi
Bedah Kasus Juwita dan Putusan Sidang Terdakwa Jumran Prajurit TNI AL
BPKPAD Balangan Respons Positif Arahan KPK terkait Izin Tambang Galian C
KPK tak kunjung menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meski sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus suap Harun Masiku, beberapa hari yang lalu. Berkaca dari Harun Masiku yang kabur dan tak tertangkap hingga kini, KPK dianggap bisa segera tahan Hasto. “Apakah Hasto lebih baik ditahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal kemungkinan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, ikut menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami kasus ini. Tessa menegaskan bahwa bukan hanya
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI). “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas
Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah, tidak melaporkan sejumlah asetnya di LHKPN. KPK akan memanggil Dedy. “Beberapa aset tidak dilaporkan jadi kita lanjut dengan riksa ya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan ketika
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mendalami kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pascapengumuman Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina (ATF) dipanggil penyidik hari ini, 27 Desember 2024. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, muncul usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Dalam sebuah keterangan video yang dibagikan, Hasto menyinggung sosok yang ingin melanggengkan kekuasaannya hingga tiga periode. Dia juga menyebut, ada berbagai macam
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, mendukung pencegahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri. Yudi bahkan menyebut Yasonna merupakan saksi kunci kasus buronan Harun Masiku. “Keputusan KPK mencekal Hasto dan Yasonna tepat. Agar keduanya tidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa satu saksi untuk mendalami kasus dugaan rasuah penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia. Dia diminta memberikan keterangan soal proses pengajuan dana. “Saksi didalami terkait dengan proses pengajuan dana sosial BI,” kata Juru Bicara KPK Tessa
Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai (KSIKC), Anita Iskandar, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari. “Saksi tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang ke tanggal 8 Januari
Bukan hanya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pencegahan terhadap Ketua DPP PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly (YHL) agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada
