Banua Bhayangkara Run Siap Pecahkan Rekor MURI
Kades Kolam Kiri Kirim Petisi ke Kejari Batola: Bantah Mafia Tanah
Komnas HAM Soroti Kasus Kakek Kahpi: Harusnya Perdata, Bukan Pidana
Kesaksian Eks Sekda Balangan di Sidang Dugaan Korupsi Perseroda PT ADCL
ASN Pemko Banjarmasin Dinstruksikan Perbaiki Etos Kerja
Banua Bhayangkara Run Siap Pecahkan Rekor MURI
Kades Kolam Kiri Kirim Petisi ke Kejari Batola: Bantah Mafia Tanah
Komnas HAM Soroti Kasus Kakek Kahpi: Harusnya Perdata, Bukan Pidana
Kesaksian Eks Sekda Balangan di Sidang Dugaan Korupsi Perseroda PT ADCL
ASN Pemko Banjarmasin Dinstruksikan Perbaiki Etos Kerja
Persatuan Mahasiswa Nusantara (PMN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut soal dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka. Massa dari organisasi tersebut menyambangi gedung KPK menuntut KPK segera mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. “Ada kecurigaan korupsi kewenangan oleh Bupati Banggai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus dugaan rasuah penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) pada Kamis. 19 Desember 2024. Sejumlah pejabat di instansi tersebut bakal dipanggil penyidik untuk pendalaman hasil upaya paksa. “Selanjutnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi di lingkungan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. “Per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan dua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk mengusut dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini untuk menyoroti aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukan semula dan
Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah salah satu ruangan di direktorat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus tersebut. “KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan dan tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan
Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2024 berakhir hari ini, Jumat (20/12/2024). Pimpinan KPK dan Dewas KPK akan menjalani serah terima jabatan kepada Pimpinan KPK dan Dewas KPK 2024-2029. “Betul hari ini akan dilaksanakan serah terima jabatan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengklarifikasi bahwa mereka belum secara resmi menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Hal ini menanggapi pernyataan Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang menyebutkan bahwa lembaga antirasuah telah menetapkan dua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Mac, soal proses akuisisi. Harry diketahui merupakan tersangka terkait kasus dugaan proses KSU dan Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP 2019-2022. “Saksi hadir. Didalami seputar proses akuisisi PT Jembatan Nusantara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah berupa alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Situbondo. Sebanyak dua saksi diminta menjelaskan kepemilikan aset Bupati Situbondo Karna Suswandi dalam pemeriksaan pada Rabu, 18 Desember 2024. “Dua saksi didalami
Desak KPK untuk segera menangkap buronan Harun Masiku massa dari berbagai Perhimpunan mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK ,Rabu (18/12). “Kami tidak akan tinggal diam melihat hukum dipermainkan. Penangkapan Harun Masiku adalah ujian besar bagi KPK untuk menunjukkan
