Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengeluarkan sprindik baru untuk mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Sebelumnya, KPK pernah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka, namun status itu gugur karena Sahbirin memenangkan praperadilan. Penetapan status tersangka itu berbarengan dari operasi tangkap tangan KPK di Kalsel.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah maksimal mengusut dugaan rasuah, berupa pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor belum jadi tersangka, usai status hukumnya gugur pascapraperadilan. “Tentunya perkara itu sendiri masih dilakukan proses penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar khitanan massal, untuk merayakan Hari Bhakti ke-22 pada Jumat, 3 Januari 2025. Dana acara itu berasal dari patungan para pegawai. “Khitanan massal ini merupakan kegiatan mulia dan dapat menjalin tali silaturahmi serta sebagai wujud sumbangsih dan penegakan nilai
KPK sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering Procurement dan Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PP). Terbaru KPK menyita uang Rp 40 miliar dan deposito Rp 22 miliar. “Penyidik menyampaikan telah dilakukan penyitaan yang pertama bentuknya deposito, itu totalnya sebesar Rp
KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ronny diperiksa soal perlintasan Harun Masiku. Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny
KPK memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto . Pantauan di lokasi, Jumat (3/1/2025), Ronny tiba sekitar pukul 09.57 WIB. Dia
Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menggelar sidang perdana terhadap dua kontraktor yakni Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut diketuai olehCahyono Riza Adrianto, beranggotakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Lembaga Antirasuah berharap data terkait kabar itu dilaporkan. “KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah. KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu. “KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,”
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita properti senilai Rp1,2 triliun terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019-2022. “Pada bulan Oktober 2024-Desember 2024, penyidik KPK telah melakukan
