Wagub Kalsel Serahkan Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025
Terdakwa Kasus Narkotika 1 Kg, Aziz Miswar Dituntut 4 Tahun Penjara di PN Tipikor Banjarmasin
Warga Gelar Demonstrasi Tuntut Dana CSR, Pelindo Komitmen Jaga Hubungan dengan Masyarakat
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wagub Kalsel Serahkan Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025
Terdakwa Kasus Narkotika 1 Kg, Aziz Miswar Dituntut 4 Tahun Penjara di PN Tipikor Banjarmasin
Warga Gelar Demonstrasi Tuntut Dana CSR, Pelindo Komitmen Jaga Hubungan dengan Masyarakat
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, kasus dugaan korupsi di PT Pembangunan Perumahan (PP) merugikan keuangan negara sekitar Rp80 miliar. Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Pembangunan Perumahan Tbk (Persero) atau PTPP. “Hasil perhitungan sementara kerugian negara. Sementara, pada perkara tersebut kurang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara negara, dan pejabat negara untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Imbauan ini disampaikan komisi antirasuah menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 yang merupakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong menyelisik sumber kekayaan Bupati Konawe Utara, Ruksamin. Dia menuai sorotan gaya hidup hidup mewahnya. Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah kebiasaannya menggunakan helikopter dalam berbagai aktivitasnya. Baik saat menjadi bupati maupun kandidat calon gubernur Sulawesi Tenggara
Dua pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 mendapatkan jabatan baru di Mahkamah Agung (MA) setelah purnatugas di lembaga antirasuah. Keduanya adalah mantan Ketua KPK Nawawi Pomolango dan eks anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho yang akan bertugas di lingkungan pengadilan tinggi (PT). Nawawi
Persatuan Mahasiswa Nusantara (PMN) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut soal dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Bupati Banggai, Amiruddin Tamoreka. Massa dari organisasi tersebut menyambangi gedung KPK menuntut KPK segera mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. “Ada kecurigaan korupsi kewenangan oleh Bupati Banggai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus dugaan rasuah penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI) pada Kamis. 19 Desember 2024. Sejumlah pejabat di instansi tersebut bakal dipanggil penyidik untuk pendalaman hasil upaya paksa. “Selanjutnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi di lingkungan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. “Per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan dua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk mengusut dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial (CSR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini untuk menyoroti aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukan semula dan
Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan korupsi penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah salah satu ruangan di direktorat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus tersebut. “KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan dan tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan
Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2024 berakhir hari ini, Jumat (20/12/2024). Pimpinan KPK dan Dewas KPK akan menjalani serah terima jabatan kepada Pimpinan KPK dan Dewas KPK 2024-2029. “Betul hari ini akan dilaksanakan serah terima jabatan Pimpinan
