KPK Panggil Saksi Gubernur Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas
Bareskrim Polri Buru 3 Buronan Pencurian Plasma Sawit di Barito Kuala
Bupati Barito Kuala Dukung Pertanian Berkelanjutan Capai 3 Kali Panen Setahun
SMP Negeri di Banjarmasin Banyak Belum Penuhi Kouta SPMB
Festival Sepakbola Diikuti 24 Tim dari 13 Kabupaten/Kota se Kalsel
KPK Panggil Saksi Gubernur Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas
Bareskrim Polri Buru 3 Buronan Pencurian Plasma Sawit di Barito Kuala
Bupati Barito Kuala Dukung Pertanian Berkelanjutan Capai 3 Kali Panen Setahun
SMP Negeri di Banjarmasin Banyak Belum Penuhi Kouta SPMB
Festival Sepakbola Diikuti 24 Tim dari 13 Kabupaten/Kota se Kalsel
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar lelang barang rampasan negara pada hari kedua puncak pelaksanaan Hakordia 2024, yaitu pada Selasa, 10 Desember 2024 mendatang. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Pengurusan izin di Blok Kaf kini diulik penyidik. “Terkait dengan persidangan di perkaranya Maluku Utara, Pak AGK (Abdul Gani Kasuba), ini Blok Kaf dan beberapa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan pengembangan penyidikan dengan kembali menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat ini pihaknya masih terus mendalami penyidikan dengan pemberi dan penerima suap lainnya yang masih berjalan setelah Sahbirin Noor menang
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyebut lembaga antirasuah kesulitan melacak keberadaan buronan Harun Masiku. KPK memasukan Harun dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. “Kita sudah mendeteksi ada temuan penyidik tetapi tidak tau bagaimana kok bisa pindah-pindah beliau
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menangani kasus korupsi di tubuh militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan angin segar bagi isu pemberantasan korupsi. Hadirnya frasa itu setelah MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Nomor 87/PUU-XXI/2023 terkait Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 67 bidang tanah senilai Rp27.082.275.000 melalui mekanisme hibah kepada Desa Ngetos, Desa Putren, dan Desa Suru di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam rangka pemanfaatan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perkara pencucian uang, yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Salah satu yang diulik, terkait proses perizinan yang diduga diwarnai suap. “Terkait gubernur Malut, salah satunya terkait saksi saudara Haji R (CEO PT Nusa Halmahera Mineral
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan anggotaTentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas kewenangan tersebut melalui Putusan Nomor Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang diketok pada Jumat, 29 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana suap untuk mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Satu saksi diminta memberikan keterangan soal uang panas terkait perkara tersebut. “Saksi didalami terkait dengan penerimaan-penerimaan oleh tersangka SOL (Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan) untuk gubernur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan surat pemanggilan terhadap mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, telah dikembalikan ke KPK dan belum diterima oleh Sahbirin. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan hal tersebut karena pihak KPK mengirimkan surat pemanggilan terhadap Sahbirin ke rumah dinasnya
