6 Provinsi Ini Penyumbang Paling Banyak TPPO ke Luar Negeri
Kejagung Akan Periksa Eks Menteri Nadiem Makarim Terkait Kasus Laptop
Hj Noor Hayati Bahrul Ilmi Ajak Gotong Royong Cegah Stunting
Sekda Batola Tegaskan Pentingnya Renstra Berkualitas saat Sosialisasi Inmendagri
Pemkab Balangan dan Unizar Teken Kerja Sama Beasiswa
6 Provinsi Ini Penyumbang Paling Banyak TPPO ke Luar Negeri
Kejagung Akan Periksa Eks Menteri Nadiem Makarim Terkait Kasus Laptop
Hj Noor Hayati Bahrul Ilmi Ajak Gotong Royong Cegah Stunting
Sekda Batola Tegaskan Pentingnya Renstra Berkualitas saat Sosialisasi Inmendagri
Pemkab Balangan dan Unizar Teken Kerja Sama Beasiswa
Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer atau Tentara Nasional Indonesia sepanjang kasus tersebut dimulai pertama kali oleh KPK. Keputusan tersebut pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung memeriksa mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Lembaga antikorupsi itu berdalih surat pemanggilan kepada sosok yang akrab disapa Paman Birin itu retur atau dikembalikan karena tak sampai kepada pihak tertuju. KPK diketahui dua kali menjadwalkan pemanggilan
KPK memanggil Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan tiga orang lainnya dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel. Tiga saksi lainnya adalah Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemprov Kalsel Muhammad Aris Anova Pratama, Kasi Jalan Dinas PUPR Handa
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri batal menghadiri pemeriksaan yang rencananya dilakukan pada Kamis ini di Bareskrim Polri. “Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang rampasan dari berbagai tindak pidana korupsi sebesar Rp637 miliar ke kas negara. Jumlah tersebut disetorkan dalam kurun waktu Januari-Oktober 2024. “Nominal yang sudah disetor KPK ke kas negara hingga Oktober 2024 mencapai Rp637.994.333.473,” kata Anggota Tim Juru
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diagendakan menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan hari ini Kamis, 28 November 2024. Pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun, belum ada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan bagi para tersangka yang ditahan untuk turut serta memberikan suaranya dalam Pilkada Jakarta 2024. Lembaga antikorupsi itu memastikan pemungutan suara yang berlangsung di rumah tahanan negara (rutan) KPK tersebut berlangsung efektif. “Pemungutan suara dilakukan di area dalam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan kepada para tersangka yang ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta untuk mencoblos pada Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024). Nantinya, akan ada petugas dari tempat pemungutan suara (TPS) terdekat yang akan membantu proses pencoblosan. “Terkait pencoblosan di rutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menganalisis pelaporan barang gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar. Analisis dilakukan untuk menentukan apakah barang yang dilaporkan termasuk gratifikasi atau bukan. “KPK akan melakukan analisis atas pelaporan tersebut, apakah termasuk gratifikasi yang dilarang dan menjadi
Calon inkumben Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring Operasi Tangkap Tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pencalonan Rohidin tidak dibatalkan. “Masih ikut Pilkada,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin usai membuka agenda Election Visit Program
