Ketersediaan LPG dan BBM Aman di Tahun Baru 2026
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Kalsel
Kabar Operasi Tim Kejagung di Purwakarta Hebohkan Publik, Dugaan Suap Anggaran DPRD Mencuat
Pakar Hukum: KPK Jangan Cuci Tangan, Skandal Dana Sosial BI Tak Mungkin Tanpa Restu Dewan Gubernur
BPBD Banjar Tinjau Longsor yang Ganggu Akses Jalan di Desa Penyambaran
Ketersediaan LPG dan BBM Aman di Tahun Baru 2026
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Kalsel
Kabar Operasi Tim Kejagung di Purwakarta Hebohkan Publik, Dugaan Suap Anggaran DPRD Mencuat
Pakar Hukum: KPK Jangan Cuci Tangan, Skandal Dana Sosial BI Tak Mungkin Tanpa Restu Dewan Gubernur
BPBD Banjar Tinjau Longsor yang Ganggu Akses Jalan di Desa Penyambaran
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Bandung terkait penyidikan perkara dugaan korupsi proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop pada tahun 2017—2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Persero. “Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan
KPK memanggil lima saksi kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Saksi-saksi yang dipanggil merupakan ketua yayasan di Cirebon, Jawa Barat. “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dana CSR di Bank Indonesia,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Ketum IDI, Moh. Adib Khumaidi mengatakan, kedatangannya bertujuan soal pendampingan pencegahan korupsi di bidang kesehatan. “Mendukung upaya-upaya pencegahan dan penindakan terkait dengan tindak pidana korupsi. Khususnya yang berkaitan di bidang kesehatan,” kata
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno hari ini, Senin, 10 Februari 2025. Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan rasuah dalam jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) dengan PT Inti Alasindo Energi
Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan bukti baru dalam persidangan praperadilan untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan kliennya sebagai tersangka. “Kemarin disampaikan dari ahli bahwa tidak boleh menggunakan bukti lama, tidak boleh menggunakan
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat properti dengan nilai sekitar Rp22 miliar terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, di lingkungan BUMD Sarana Jaya tahun 2019-2020. “Asset yang disita tersebut milik tersangka DS dan diduga punya keterkaitan dengan
Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus pemerasan bermodus pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan. Dari tiga orang tersangka, satu di antaranya aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kehutanan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). “Jadi totalnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga orang,” kata
Sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali digelar di PN Jakarta Selatan. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pemeriksaan saksi dipimpin oleh hakim tunggal Djuyamto pada Jumat (7/2/2025) menghadirkan saksi Agustiani Frederina Tio dan Kusnadi. Dalam kesaksiannya, Tio banyak mengulas
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan (HG) terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI). “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
KAKInews.id, BANJARMASIN–Dua terdakwa gratifikasi proyek PUPR Kalsel yang tertangkap tangan oleh KPK mengaku menyerahkan uang Rp1 miliar dengan alasan telah diberi pekerjaan. “Permintaan uang Rp1 miliar oleh Kadis PUPR kami penuhi karena beliau telah memberikan pekerjaan,” ujar Andi Susanto yang diamini Sugeng Wahyudi
