Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 13 lokasi di Bengkulu dalam rangka pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan tersangka Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah (RM). “Pada tanggal 4—6 Desember 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan di tujuh
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita alat elektronik saat memeriksa saksi berinisial ED, beberapa waktu lalu. Benda itu diyakini berkaitan dengan kasus dugaan rasuah berupa kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). “Untuk saudara ED ini, informasinya ada penyitaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih mencari buronan Harun Masiku. Lokasi tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) itu disebut sudah terpantau. “Informasi terakhir, ada di tempat yang masih bisa dipantau, kami tidak bisa menyampaikan itu lebih dalam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan motor gede (moge) yang dirampas dari terpidana kasus korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Moge jenis Triumph Speedmaster Bonneville 1200 HT tersebut dipamerkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dalam rangka peringatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya debitur bohongan terindikasi kasus dugaan rasuah pencairan kredit usaha di PT BPR Bank Jepara Artha. Satu saksi diminta memberikan keterangan soal itu kepada penyidik. “Saksi didalami terkait proses pengajuan kredit atas nama debitur fiktif,” kata Juru Bicara
Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto, mengatakan pimpinan KPK yang sekarang akan habis pada 20 Desember mendatang jika merujuk Undang-undang. Dirinya mengatakan masih menunggu lebih lanjut informasi dari KPK kapan dirinya akan dilantik. “Kalau sesuai dengan aturan, sesuai dengan Undang-Undang, pimpinan KPK itu kan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut baru 58% anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) awal masa jabatan. Berdasarkan data yang ditarik per 3 Desember 2024, baru sebanyak 72 dari 124 orang anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menerima uang sebesar Rp2,5 miliar. Uang tersebut terkait pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. “Bahwa pada November 2024 terdapat penambahan anggaran Setda, di antaranya untuk anggaran
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang sekitar Rp1 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa pada Senin malam. “Sementara masih sekitar Rp1 miliar, mungkin ada lebih,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi di Jakarta,
Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12/2024). Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan belum menerima laporan lengkap terkait giat OTT tersebut. Namun, dia telah mengkonfirmasi bahwa Risnandar turut terjaring.
