MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Dukung Kelancaran Arus Penumpang Kapal di Kalimantan
Nama Ridwan Kamil Digoreng, Bukti Aliran Dana BJB Masih Gelap
Ketersediaan LPG dan BBM Aman di Tahun Baru 2026
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Kalsel
MAKI Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Nikel Lintas Daerah, Kerugian Negara Ditaksir Tembus Puluhan Triliun
Dukung Kelancaran Arus Penumpang Kapal di Kalimantan
Nama Ridwan Kamil Digoreng, Bukti Aliran Dana BJB Masih Gelap
Ketersediaan LPG dan BBM Aman di Tahun Baru 2026
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Kalsel
KAKInews.id, BANJARMASIN–Dua terdakwa gratifikasi proyek PUPR Kalsel yang tertangkap tangan oleh KPK mengaku menyerahkan uang Rp1 miliar dengan alasan telah diberi pekerjaan. “Permintaan uang Rp1 miliar oleh Kadis PUPR kami penuhi karena beliau telah memberikan pekerjaan,” ujar Andi Susanto yang diamini Sugeng Wahyudi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap pihak yang mengaku sebagai insan Lembaga Antirasuah atau pegawai KPK gadungan pada Rabu (5/2/2025) malam. Usai ditangkap, pegawai KPK gadungan itu diseret ke Gedung Merah Putih. Saat diseret ke kantor Lembaga Antirasuah, terlihat orang yang berjenis kelamin pria
KPK telah menggeledah rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Penyidik KPK menyita belasan mobil. “Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025). Rumah Japto yang digeledah berada di
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Alfath Bagus Panuntun El Nur, Indonesia menyoroti kebijakan 100 hari Prabowo dan Gibran dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Alfath mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi mencegah mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Upaya paksa itu terkait perkara perintangan penyidikan kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. “Penyidik melakukan pencegahan ke luar negeri karena keterangan yang bersangkutan dan suaminya dibutuhkan oleh KPK,”
Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi perkara dugaan Tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi yang diperiksa adalah Project Manager PT Asri Karya Lestari, Tbk (ASLI) Pungky Tri Wijaya. “Pemeriksaan dilakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Advokat Donny Tri Istiqomah hari ini, 3 Februari 2025. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina 2018-2023. Proyek itu diketahui dikerjakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Namun, KPK belum mengungkap identitas ketiga tersangka tersebut. “Ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka tindak pidana rasuah pembangunan fly over Simpang Jalan Tuanku Ambusai–Jalan Soekarno Hatta di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2018. Penetapan tersangka ini dilakukan pada Jumat, 10 Januari lalu. Kelima tersangka, yakni Kepala Bidang Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Provinsi
Jakarta- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025) memanggil VP Sales Enterprise PT Packet Systems periode 2018 Antonius Haryo Dewanto (AHD). Untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. “Pemeriksaan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK dan melibatkan sejumlah nama
