Dekranasda HSS Tunjukkan Komitmen Dukung Kerajinan Nusantara di INACRAFT 2026
Inovasi Selamat Pagi Puskesmas Juai Perkuat Penanganan Stunting
Lewat Klinik Monalisa, Kecamatan Tebing Tinggi Perkuat Monitoring Dana Desa
Bupati Dorong Kerjasama Solid Antar ASN HSU dalam Pembangunan Daerah
Ajak Pelajar SMPN 2 Tanjung jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
Dekranasda HSS Tunjukkan Komitmen Dukung Kerajinan Nusantara di INACRAFT 2026
Inovasi Selamat Pagi Puskesmas Juai Perkuat Penanganan Stunting
Lewat Klinik Monalisa, Kecamatan Tebing Tinggi Perkuat Monitoring Dana Desa
Bupati Dorong Kerjasama Solid Antar ASN HSU dalam Pembangunan Daerah
Ajak Pelajar SMPN 2 Tanjung jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ultimatum kepada dua saksi kasus dugaan korupsi pada pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pasalnya, kedua saksi tersebut mangkir dari pemeriksaan KPK pada hari ini, Jumat (5/12/2025). Informasi yang dihimpun kakinews.id, kedua saksi
Nasib mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas dan bos Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur di ujung tanduk setelah perannya di kasus dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan 2024 terkuak. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa lagi kedua saksi tersebut setelah
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Ghotama Airlangga dan tiga saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi berupa suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim), Jumat (5/12/12025). Tiga saksi lainnya itu adalah Katimker Fasyankes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami pergeseran anggaran di era Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal itu dilakukan dengan memeiksa Penjabat Sekretaris Daerah Riau M. Taufiq Oesman Hamid, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Riau Yan Dharmadi. Kemudian terhadap mantan Pj Sekda Riau M. Job Kurniawan,
Setelah di Bareskrim Polri, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) soal kasus dugaan dugaan penyelewengan atau penggelapan aset sitaan yang disebut terkait tindak pidana korupsi, Kamis (4/12/2025). Aduan tersebut diajukan Linda Susanti bersama kuasa hukumnya Deolipa Yumara. Mereka telah
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menghadiri sidang perdana sidang peraperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/12/2025) besok. Praperadilan itu sebelumnya dilayangkan MAKI sebab KPK tak kunjung memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah tahun anggaran 2015. Kasus ini terkait dugaan korupsi pada proyek peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di
Mantan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Junaedi, dan mantan Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Ardi Praptono, kini berurusan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya menyandang status sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan barang atau jasa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Arief Rinaldi untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi peningkatan jalan proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah pada Kamis (4/12/2025). Arief Rinaldi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kabar teranyar dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Bahwa KPK menemukan sejumlah lahan yang menjadi objek rasuah ini. “Tanah ini posisinya tentu ada di beberapa tempat, gitu, bukan hanya di satu tempat saja,
