Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah dua orang terkait kasus dugaan rasuah investasi fiktif di PT Tapsel (Persero). Mereka ialah Direktur Utama nonaktif PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, dan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto. “Para pihak tersebut diharapkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa negara mengalami kerugian akibat kasus korupsi di PT Taspen (Persero). Dalam perhitungan sementara, dugaan kasus korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Adapun buntut dari kasus tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Direktur Utama Taspen ANS Kosasih. Sementara itu,
Jakarta, KAKINEWS.ID – Ketua LSM Kaki Kalsel, Akhmad Husaini, menyoroti dugaan keterlibatan oknum Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam pengeluaran sertifikat kelayakan untuk tongkang yang tidak layak. Hal ini muncul setelah Husaini menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tentang tongkang yang tidak layak
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memerintahkan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi untuk menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumhah) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Ihwal penerbitan sprindik tersebut diungkap Wakil Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bernama Hengki sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Hengki disebut sebagai otak di balik tindak pidana tersebut. “Hengki sudah tersangka,” ujar Wakil Ketua
Ali Fikri Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pihaknya perlu melakukan verifikasi dan telaah terhadap setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat. Prosedur tersebut dilakukan untuk menentukan laporan masyarakat masuk ranah pidana korupsi dan jadi kewenangan KPK untuk mengusut tuntas
KAKINEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah menyangkut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas. Adapun KPK memang tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah yang mencakup
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kabar adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), dan hak guna usaha (HGU) lahan sawit di sejumlah daerah. Para komisioner meminta bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) menelaah isu tersebut.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah tujuh orang untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. “KPK mengajukan cegah agar tetap berada di wilayah NKRI pada pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI
Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Calon presiden nomor urut tiga itu pun membantah. “Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” ujar
