Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan terjadinya praktek tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, para pimpinan SKPD diberi pemahaman dan arahan oleh Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung dan tim. Penyampaian materi diberikan pada
KAKINEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan ada empat saksi dalam kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa konfirmasi atau mangkir. “Dari informasi yang kami terima, ada beberapa saksi yang dipanggil Tim Penyidik terkait
Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sedang menjadi sorotan atas dugaan permintaan fee dari pencabutan izin usaha pertambangan dan HGU kelapa sawit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Bahlil atas informasi tersebut. Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mempelajari informasi mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan dan pengaktifan kembali izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam menanggapi desakan Anggota
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap ajudan mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) bernama Husni Lelean dan Dede Sobari pada, Senin (4/3/2024). Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan dua prajurit TNI tersebut akan diperiksa sebagai saksi atas
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan dalam sektor pertambangan di Maluku Utara yang melibatkan pengusaha pertambangan nikel mendapat apresiasi dari H Akhmad Husaini, Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI KALSEL). “Saya berharap KPK juga tidak hanya melakukan penyelidikan yang
Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pemberian izin pertambangan. Pendalaman terkait dugaan suap yang menjerat Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani. Sebanyak dua saksi telah memberikan informasi tambahan ke penyidik. “Materinya didalami terkait perizinan WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) di Maluku Utara,” kata juru bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan ulang untuk Direktur Utama PT Adidaya Tangguh Eddy Sanusi, Direktur PT Smart Marsindo Shanty Alda Nathalia, dan Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Roy Arman Arfandy, yang mangkir pada pemeriksaan sebelumnya pekan lalu. Ketiganya dipanggil sebagai saksi
Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner
