Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menggelar sidang etik terhadap tiga pegawai lembaga antirasuah yang terlibat dalam kasus pungutan liar rumah tahanan KPK pada Rabu dan Kamis, 13 dan 14 Maret mendatang. Menurut anggota Dewas KPK Syamsudin Haris, sidang etik tersebut
KOMISI Pemberantasan Korupsi menerapkan prinsip zero tolerance kepada pegawai yang terlibat kasus dugaan pungutan liar di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sendiri. “Hal ini sebagaimana komitmen KPK, untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran di internal lembaga, dan bentuk zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi,” kata juru bicara
Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap, mengatakan absennya Firli Bahuri menjadi drama baru dalam pengungkapan kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Pimpinan KPK dalam penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan). Yudi pun menyoroti pernyataan dari pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar soal
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima gugatan praperadilan yang diajukan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka Helmut oleh KPK tidak sah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta mengatakan Helmut akan dilepaskan dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mengoptimalisasi barang rampasan atau asset recovery yang berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan). Didukung dengan fasilitas yang memadai, barang rampasan yang ada di Rupbasan saat ini bisa diberikan tempat yang layak untuk menjaga keamanan
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri ,tidak menghadiri pemeriksaan di lantai 6 Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Mabes Polri hari ini. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hal ini disampaikan langsung oleh
Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), H Akhmad Husaini, mengatakan kurang sepakat atas permintaan maaf 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjerat pungutan liar rumah tahanan. Sebab, menurut dia, pegawai KPK termasuk aparat penegak hukum bidang korupsi. “Kurang
Sebanyak 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permintaan maaf usai terbukti menerima pungutan liar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Permintaan maaf yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Majelis Etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK itu disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin
Mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan kembali diperiksa penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, Senin (26/2/2024) hari ini. Firli berstatus sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta siap memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat dalam pungutan liar (pungli) rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau ternyata terbukti bersalah, maka kami akan memproses ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Provinsi DKI
