Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
RSUD Ratu Zalecha Gelar In House Training Peningkatan Keselamatan Pasien
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
RSUD Ratu Zalecha Gelar In House Training Peningkatan Keselamatan Pasien
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif. Status hukum tersebut ditetapkan KPK setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ari pada hari ini, Jumat (23/2). Ini merupakan kali ketiga Ari diperiksa.
KAKINEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil empat saksi terkait dugaan suap Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI). Setelah penetapan 2 tersangka, KPK kembali memanggil 4 saksi untuk pemanggilan dan diperiksa dalam dugaan suap DJAK. “Hari ini
Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyurati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) usai ditetapkan sebagai Menteri ATR. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan surat itu akan dikirim dalam waktu dekat. “Rencananya dalam 1-2 minggu ini kami akan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya peluang menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Ari Suyono sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif pegawai BPPD Pemkab Sidoarjo. Keduanya dapat berubah status menjadi tersangka setelah KPK mendapatkan alat
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terkait dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga menyeret anggota Polri yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD). “Saya akan koordinasikan dulu ke Dewas KPK,” kata Wakil Direktur (Wadir)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. “Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan
Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengomentari aktivitas terpidana kasus korupsi Mardani H Maming di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). KPK meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menindaklanjuti hal tersebut. “Aktivitas warga binaan di luar Lapas tentunya harus seizin petugas Lapas, di antaranya untuk kebutuhan proses
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menjelaskan soal sanksi minta maaf kepada 78 orang pegawai KPK yang terbukti melakukan pungli di Rutan KPK. Menurutnya, keputusan itu telah sesuai aturan kode etik yang merupakan sanksi untuk pelanggaran berat pegawai. “Sejak pegawai KPK beralih status
Kasus pungutan liar rutan KPK tengah diusut secara etik dan pidana. KPK juga melakukan evaluasi dengan menambah CCTV untuk memperkuat pengawasan di area rutan. “Untuk memastikan terciptanya layanan kepada pengunjung Rutan KPK dapat berlangsung dengan baik dan optimal, KPK juga rutin melakukan sidak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin membawa kasus pungli di Rumah Tahanan (Rutan) KPK ke ranah pidana. KPK menyebut perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan secara paralel KPK sedang menangani dugaan tindak pidana korupsinya melalui Kedeputian Bidang
