483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
483 PPPK Diangkat, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Pesan Bekerja Tulus dan Disiplin
32 SSB dari Tiga Provinsi Berlaga di Piala Menpora 2025 Regional Banjarmasin
Peringati World Pharmacist Day, Pemprov Kalsel Edukasi Warga Tapin Soal Penggunaan Obat yang Bijak
Perkelahian saat Pesta Miras, Seorang Tewas
Dunia Musik Banua Berduka,Vokalis Cassanova, Amau Tutup Usia di 48 Tahun
Kepala Rumah Tahanan (Karutan) hingga komandan regu termasuk ke dalam 93 pegawai KPK yang akan disidang etik atas dugaan pungutan liar oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. “Macam-macam 93 itu. Ada kepala rutan, ada mantan kepala rutan, ada apa ya semacam komandan regunya, ada staf biasa
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah memeriksa 169 orang pegawai lembaga antirasuah itu dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, sebelum akhirnya menyatakan 93 orang layak disidang kode etik karena cukup bukti dan alasan. “Kami telah melakukan
Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), H. Akhmad Husaini, mengaku tidak terkejut atas praktek pungutan liar di dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jauh sebelum heboh pungli terkuak, H Husaini sudah mendengar kasak-kusuk praktek culas itu saat bolak-balik demonstrasi
Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjelaskan perkembangan terkait kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Dewas menyatakan besaran nilai pungli itu mencapai Rp 6,1 miliar. “Sekitaran Rp 6,148 miliar. Itu total yang di Dewan Pengawas,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho di gedung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang hasil pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dari para pihak yang diduga terlibat praktik tersebut. Jumlah uang yang dikembalikan mencapai ratusan juta rupiah. “Kami sudah menerima beberapa pengembalian uang sampai Rp 270
Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), H Akhmad Husaini, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menelusuri siapa yang bermain dalam dugaan ekspor nikel ilegal asal Kalimantan Selatan. “Ekspor nikel harus ditelusuri oleh KPK. Siapa yang bermain? Karena jelas kebijakan ekspor
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Albertina Ho, mengatakan tengah memproses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap dua pimpinan komisi antikorupsi perihal perkara rasuah di Kementerian Pertanian atau Kementan. “Ada dua pimpinan, NG sama AM. Tapi ini namanya baru pengaduan. Baru diklarifikasi, belum tentu benar,”
KAKINEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi mengenai dugaan suap yang dilakukan perusahaan asal Jerman, SAP SE, terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Informasi dugaan suap itu tertuang dalam rilis pers yang diterbitkan pihak United State Departement of Justice U.S. DOJ
Eks pimpinan KPK mengatakan kasus pungutan liar atau pungli di rutan KPK telah terjadi sejak tahun 2018. Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, mengatakan sudah ada sanksi pemecatan yang diberikan kepada pelaku. “Ada dua ya yang dia jalan-jalan habis ke rumah
KAKINEWS – Pungutan liar atau pungli di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi topik pembicaraan. Hampir 100 pegawai KPK terlibat dalam kasus pungli ini yang mencapai senilai Ro 4 miliar. Kasus pungli di Rutan KPK sempat membuat heboh publik karena nominal yang mencapai
