Pemkot Banjarbaru Resmikan Bank Sampah Induk di Setiap Kecamatan, Dorong Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Bupati Tekankan UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Pemkab HSS Gelar Pelatihan Kewirausahaan
Adaro Group Peduli Korban Kebakaran di Desa Baruh Bahinu Dalam
Status Siaga Karhutla Balangan Berakhir 30 September, Evaluasi Cuaca Jadi Penentu
PWI Kalsel Dukung Penuh Konferkab Balangan
Pemkot Banjarbaru Resmikan Bank Sampah Induk di Setiap Kecamatan, Dorong Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Bupati Tekankan UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Pemkab HSS Gelar Pelatihan Kewirausahaan
Adaro Group Peduli Korban Kebakaran di Desa Baruh Bahinu Dalam
Status Siaga Karhutla Balangan Berakhir 30 September, Evaluasi Cuaca Jadi Penentu
PWI Kalsel Dukung Penuh Konferkab Balangan
Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Banjarbaru menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Banjarbaru yang telah menunjukkan kedewasaan demokrasi selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terpilih. Namun di balik pesta demokrasi itu, kita tidak menutup mata terhadap kenyataan
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas uji materi Pasal 128 huruf k UU Pemilukada, pada Rabu, 18 Juni 2025. Uji materi terhadap pasal karet itu dimohonkan oleh Syarifah Hayana, Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel). Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan
Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru akan membacakan putusan atas perkara terdakwa Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel), Syarifah Hayana, pada pukul 15.00 WITA, Selasa, 17 Juni 2025. “Penjatuhan putusan oleh majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Pukul
Banjarbaru- Tim Kuasa Hukum Terdakwa Syarifah Hayana, S.H. binti Said Muhammad Alaydrus membacakan Nota Pembelaan (Pleidoi) atas dakwaan dan tuntutan dalam Perkara Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Dalam nota pembelaan tersebut, Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari 22 advokat dan konsultan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru terpilih, pada rapat pleno terbuka, di Banjarbaru, Rabu malam (28/5/2025). Penetapan ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan
Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dua gugatan PHPU PSU Pilkada Banjarbaru untuk dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sidang pleno pengucapan putusan ini digelar pada Senin (26/5/2025). Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan atas dugaan gugatan PHPU Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Atas dugaan gugatan
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dua PHPU PSU Pilkada Banjarbaru pada Senin, 26 Mei 2025. Sidang putusan ini menentukan apakah lanjut ke pembuktian atau tidak. Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), Akhmad Husaini, meyakini bahwa MK menolak
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atas dua gugatan PHPU pemungutan suara ulang Pilkada Banjarbaru pada Senin, 26 Mei 2025. Sidang putusan ini menentukan apakah PHPU PSU Pilkada Banjarbaru berlanjut ke pembuktian atau tidak. MK telah menggelar sidang pemeriksaan Pemohon dan Termohon.
Kuasa hukum KPU Kalimantan Selatan dan kuasa hukum Bawaslu Kota Banjarbaru selaku Termohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, serta menguatkan keputusan KPU Kalsel Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil PSU Pilakda Banjarbaru. Kedua
Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Syarifah Hayana mengatakan dirinya diintimidasi oleh Kepolisian Resor Kota Banjarbaru setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Syarifah, penyidik berulang kali meminta dirinya hadir dalam pemeriksaan pada Rabu, 14 Mei 2025. Padahal, dia sudah meminta penundaan
