KPK Buka Peluang Panggil Istri Menteri UMKM
Kesiapsiagaan Potensi Karhutla, Gubernur Kalsel Usul Bantuan 6 Helikopter ke BNPB
Satlantas Kotabaru Cegah Pelanggaran ODOL Melalui Ngobras di Pelabuhan Panjang
Tahun 2026, Kejagung Usul Penambahan Anggaran Rp18,5 Triliun
Kariwaya Production dan Pondasi Coffee Gelar Turnamen Mobile Legend, 31 Tim Bertanding
KPK Buka Peluang Panggil Istri Menteri UMKM
Kesiapsiagaan Potensi Karhutla, Gubernur Kalsel Usul Bantuan 6 Helikopter ke BNPB
Satlantas Kotabaru Cegah Pelanggaran ODOL Melalui Ngobras di Pelabuhan Panjang
Tahun 2026, Kejagung Usul Penambahan Anggaran Rp18,5 Triliun
Kariwaya Production dan Pondasi Coffee Gelar Turnamen Mobile Legend, 31 Tim Bertanding
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Rudianto Lallo menilai pengerahan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) perlu dikaji kembali. Ia menilai supremasi sipil di dalam penegakan hukum perlu dijaga sesuai semangat reformasi. “Sekalipun langkah tersebut tidak masuk dalam ranah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mencabut status dan hak DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel sebagai lembaga pemantau Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru. Pencabutan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kalsel Nomor 74 Tahun 2025,
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin meminta Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) mencabut gugatan terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah (PSU Pilkada) Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi (MK). Muhidin di Banjarmasin, Jumat, mengatakan LPRI merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk dengan
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI Kalsel), Akhmad Husaini, mengatakan gugatan pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi memang sebagai hak konstitusional dan satu kewenangan MK. Hal ini, kata Husaini, MK sebagai pengawal konstitusi sesuai pasal 24C ayat 1 dan pasal
KAKINEWS.id, BANJARBARU — Awan kontroversi menggantung tebal di atas proses Pemilihan Ulang Wali Kota Banjarbaru. Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah), yang dikenal vokal dalam mengawal keadilan pemilu, resmi melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarbaru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin, senin
KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Suasana Warkop Epen di Jalan Flamboyant I, Banjarmasin Utara, tampak berbeda pada Minggu malam. Sejumlah pemuda, akademisi, dan pegiat hukum berkumpul dalam sebuah ruang diskusi bertema “Efektivitas Mekanisme Sengketa dalam Pemilu”, yang digagas oleh komunitas Pemuda Kalsel Bersatu, Minggu (5/5/2025).
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membatalkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 yang mengatur pemberhentian dari dan pengangkatan dalam
Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat dengan metode sidang panel. Dilihat dari laman resmi MK, sidang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Terdapat
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1, Erna Lisa Halaby – Wartono, atas kotak kosong saat pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru yang digelar Sabtu, 19 April 2025.
Quick count Pemungutan Suara Ulang (PSU), perolehan suara pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Nomor Urut 01, Erna Lisa Halaby – Wartono sementara mengungguli kotak kosong. Berdasarkan pantauan dilapangan dari layar monitor di Aula Gawi Sabarataan yang menampilkan hasil sementara
