Banjir Rob Kembali Rendam Sejumlah Jalan di Banjarmasin
Segera Tetapkan Tersangka! Kayu Ilegal Tapanuli Masuk Gelar Perkara Polri–Kejaksaan Agung
Disdukcapil HSU Pastikan Stok Blanko KTP-el dan KIA
1.935 Rumah di HSU Terendam, Terdampak Dua Bulan
Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Kebun Karet di Tanah Laut Menyerahkan Diri Usai Kabur
Banjir Rob Kembali Rendam Sejumlah Jalan di Banjarmasin
Segera Tetapkan Tersangka! Kayu Ilegal Tapanuli Masuk Gelar Perkara Polri–Kejaksaan Agung
Disdukcapil HSU Pastikan Stok Blanko KTP-el dan KIA
1.935 Rumah di HSU Terendam, Terdampak Dua Bulan
Terduga Pelaku Pembunuhan Karyawan Kebun Karet di Tanah Laut Menyerahkan Diri Usai Kabur
Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru akan membacakan putusan atas perkara terdakwa Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan (LPRI Kalsel), Syarifah Hayana, pada pukul 15.00 WITA, Selasa, 17 Juni 2025. “Penjatuhan putusan oleh majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Pukul
Banjarbaru- Tim Kuasa Hukum Terdakwa Syarifah Hayana, S.H. binti Said Muhammad Alaydrus membacakan Nota Pembelaan (Pleidoi) atas dakwaan dan tuntutan dalam Perkara Nomor 153/Pid.Sus/2025/PN Bjb di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Dalam nota pembelaan tersebut, Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari 22 advokat dan konsultan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru terpilih, pada rapat pleno terbuka, di Banjarbaru, Rabu malam (28/5/2025). Penetapan ini setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan
Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dua gugatan PHPU PSU Pilkada Banjarbaru untuk dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sidang pleno pengucapan putusan ini digelar pada Senin (26/5/2025). Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan atas dugaan gugatan PHPU Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Atas dugaan gugatan
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dua PHPU PSU Pilkada Banjarbaru pada Senin, 26 Mei 2025. Sidang putusan ini menentukan apakah lanjut ke pembuktian atau tidak. Direktur Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel), Akhmad Husaini, meyakini bahwa MK menolak
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atas dua gugatan PHPU pemungutan suara ulang Pilkada Banjarbaru pada Senin, 26 Mei 2025. Sidang putusan ini menentukan apakah PHPU PSU Pilkada Banjarbaru berlanjut ke pembuktian atau tidak. MK telah menggelar sidang pemeriksaan Pemohon dan Termohon.
Kuasa hukum KPU Kalimantan Selatan dan kuasa hukum Bawaslu Kota Banjarbaru selaku Termohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, serta menguatkan keputusan KPU Kalsel Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil PSU Pilakda Banjarbaru. Kedua
Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Syarifah Hayana mengatakan dirinya diintimidasi oleh Kepolisian Resor Kota Banjarbaru setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Syarifah, penyidik berulang kali meminta dirinya hadir dalam pemeriksaan pada Rabu, 14 Mei 2025. Padahal, dia sudah meminta penundaan
Tim Hukum Hanyar Banjarbaru merespons atas sikap camat, lurah, dan perwakilan ketua RT di Banjarbaru yang membantah terlibat politik praktis PSU Pilkada Banjarbaru. Menurut tim Hukum Hanyar, Muhamad Pazri, hak mereka untuk mengklarifikasinya. “Itu hak mereka untuk mengklarifikasi, tapi salah satu parameter penilainya
Seluruh lurah, camat, serta perwakilan RT di Kota Banjarbaru mematahkan tudingan bahwa mereka berpihak pada salah satu pasangan calon saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru. Dalam jumpa pers di Aula Gawi Seberataan, Balai Kota Banjarbaru, Jumat siang, 16 Mei 2025, Camat Cempaka
