Demo Gubernur Kalsel, Masyarakat Adat Tolak Penetapan Taman Nasional Meratus
Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Meratus terlibat aksi dorong dengan aparat keamanan di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Ketegangan dipicu oleh penolakan Gubernur Kalsel, Muhidin, untuk menandatangani tuntutan massa terkait penolakan Taman Nasional Meratus.
Aksi yang dimulai pada sore hari ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat Dayak, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Kalsel. Mereka menuntut pemerintah provinsi untuk menghentikan wacana penetapan Taman Nasional Meratus.
Menurut para demonstran, rencana tersebut dilakukan secara diam-diam dan berpotensi menggusur masyarakat adat, mengancam budaya, serta mata pencaharian mereka.
Ketegangan memuncak saat Gubernur Muhidin menolak untuk menandatangani pernyataan yang diajukan oleh massa dan meninggalkan lokasi aksi. Hal ini memicu aksi saling dorong antara demonstran dan aparat yang berjaga.
Setelah situasi sempat memanas, Muhidin akhirnya bersedia menemui massa untuk kedua kalinya dan mengajak mereka berdialog. Dalam dialog tersebut, gubernur menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat dan Kementerian Kehutanan di Jakarta. Ia juga berjanji akan menyurati para bupati di Kalsel untuk segera mengesahkan peraturan daerah (perda) mengenai masyarakat adat.
”Kami siap membawa masyarakat adat untuk bertemu dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta,” ujar Muhidin
“Saya juga akan menyurati para bupati untuk mengesahkan Perda Masyarakat Adat, jika tidak menurut nanti apa permintaan Bupati tidak akan saya ACC,” tambahnya.
Ketua AMAN Kalsel, Rubi, menegaskan bahwa penetapan Taman Nasional Meratus harus dihentikan. Menurutnya, masyarakat adat yang terdampak tersebar di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tabalong.
“Pihaknya meminta agar distop penetapan taman nasional,” tegas Rubi.
Sebagai tindak lanjut dari aksi ini, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kehutanan berencana menghubungi Aliansi Meratus dalam beberapa hari ke depan untuk mengatur keberangkatan mereka ke Jakarta.
